Menko Darmin : Kebijakan Pemerataan Ekonomi Jadi Pendukung Kebijakan Sebelumnya

Pasardana.id Kebijakan pemerataan ekonomi kembali disampaikan Pemerintah, kali ini melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Yang sudah ada selama ini infrastruktur, industri. Itu adalah untuk pertumbuhan. Harus ada pasangannya untuk pemerataan yang intinya memberi dukungan, memberi modal kepada rakyat dan memberi kesempatan," jelas Darmin.

Dijelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi menjadi pendukung dari berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan, baik untuk pertumbuhan infrastruktur maupun industri nasional.

Pemerintah, lanjut Darmin, juga berkomitmen memberikan lahan seluas 12,7 juta hektare yang tersebar di berbagai provinsi akan dikelola masyarakat untuk budi daya tanaman kebun atau hortikultura.

"Ada lagi nanti kelompok lain 12,7 juta hektare itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk diberi izin masyarakat dan mengolahnya selama sekian tahun," katanya.

Ia menambahkan, bahwa lahan akan dikelola dengan sistem klaster oleh rakyat dengan pemberian konsesi selama lima atau 10 tahun.

Sebelumnya, di acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (22/3/2017), Presiden Joko Widodo mengungkap tiga rencana besar pemerataan ekonomi Indonesia untuk menekan kesenjangan.

"Tiga hal besar akan kita lakukan dalam kebijakan pemerataan ekonomi," kata Presiden.

Ketiga hal tersebut, menurut Presiden, meliputi reforma agraria dan redistribusi aset, perluasan akses permodalan, dan pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasional.

"Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat, dalam bentuk konsesi-konsesi kecil pada rakyat, koperasi, tanah adat, sehingga aset- aset negara ini terdistribusi dengan baik dan menjadi sebuah property right rakyat, agar bisa mengakses ke akses-akses permodalan," katanya.

Pemerintah, jelas Presiden, juga akan menyelesaikan masalah-masalah dalam pembangunan sumber daya manusia, antara lain dengan mengadakan pelatihan- pelatihan vokasional.

Kebijakan-kebijakan tersebut diakui Presiden untuk menggerus kesenjangan, termasuk kesenjangan antar-wilayah dan kesenjangan antara si kaya dan miskin, yang sudah sangat lebar di Indonesia.

Asal tahu saja, gini ratio Indonesia dua tahun lalu ada di angka 0,41 persen dan tahun lalu turun menjadi 0,39 persen.