Revisi Pelaporan Saldo Rekening Didasarkan Data LPS dan Tax Amnesty

foto : istimewa

Pasardana.id †Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, berdasar laporan data-data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan hasil dari program Tax Amnesty serta mendengarkan masukan dari berbagai kalangan di masyarakat, di mana perlu adanya peningkatan laporan keuangan dari lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak, maka diputuskan untuk merevisi kebijakan pelaporan rekening yang bersaldo Rp200 juta menjadi sebesar Rp 1 miliar.

“Kami merevisi atas dasar data-data dan mendengarkan masukan dari berbagai masyarakat, terang Sri Mulyani di Jakarta, akhir pekan lalu.

Asal tahu saja, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan, rekening bersaldo Rp1 miliar dimiliki 0,25% atau 496.867 nasabah. Mereka diwajibkan melaporkannya kepada Diektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu.

Kemudian, rekening bersaldo Rp200 juta - Rp1 miliar dimiliki 16,25% atau 1,8 juta nasabah. Selanjutnya, rekening saldo Rp200 juta dipegang 98,86% atau 193 juta nasabah.

“Secara tidak langsung pelaporan ini akan meningkatkan penerimaan negara lewat pajak, jelas Sri Mulyani.

Adapun data-data ini berbeda dengan yang diperoleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari program tax amnesty (pengampunan pajak) yakni 32% atau 248.000 dari total wajib pajak (WP) mempunyai kas kurang Rp200 juta. Mereka mendeklarasikan pajak sebesar Rp10 triliun.

Kemudian, sebanyak 30,13% atau 232.000 wajib pajak memiliki kas Rp200 juta-Rp1 miliar. Adapun total aset yang dimiliki sebesar Rp1.739 triliun.

Selanjutnya, sebanyak 37,69% atau 291.000 mempunyai kas sebesar Rp1 miliar lebih dengan total aset yang dipegang Rp1.661 triliun.