Pemerintah Kekurangan Rp600 Triliun Untuk Bangun Infrastruktur

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, sebanyak Rp1.000 triliun dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dari angka ini hanya bisa dibiayai pemerintah sebesar Rp400 triliun. Artinya, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp600 triliun untuk merealisasikan target pembangunan yang sudah dicanangkan.

Gap (jarak) ini harus kita selesaikan dengan baik," kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, lanjut dia, banyak sekali hal yang perlu dibicarakan dengan investor. Karena, banyak investasi yang bisa ditawarkan kepadanya.

“Dengan adanya investor, pemerintah bisa menghemat anggarannya (APBN). Pemerintah bisa fokus menggunakan dananya untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil dan pedalaman," jelas Budi.

Sementara itu, sebanyak tiga investor asing telah melirik pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara (Sumut). Mereka adalah Belanda, China, dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Terhadap ketiga investor tersebut, sedang kita lakukan beauty contest," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan infrastruktur memerlukan dana investasi yang cukup besar yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi dalam perkembangannya, kalau tergantung hanya APBN tidak mungkin pembangunan akan bisa cepat, karena keterbatasan APBN kita," kata Presiden.

Dengan keterbatasan APBN, lanjut Presiden, ada beberapa skema pembiayaan seperti model PINA atau mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah. Misalnya, skema kerja sama pemerintah swasta atau Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saya kira cara seperti ini dilakukan akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung APBN sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KBPU dan bisa dengan skema yang lain," tandasnya.