Presiden : Opini WTP Dari BPK Harus Jadi Standar Pencapaian Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk tidak berpuas diri menyikapi laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.

"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja, melainkan harus terus-menerus kita lakukan," kata Presiden, di acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (05/12/2017).

Menurut Presdien, WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut, Presiden juga berharap pencapaian itu memacu semua pihak supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya laporan keuangan pemerintah pusat, terus mendapat opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar. 

"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," tegasnya.

Menurut Presiden, yang terpenting adalah benar-benar memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. 

"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, Perpres sedang disiapkan," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Presiden, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas. 

Kalau sistem itu berjalan, jelas Presiden, semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN. 

"Saya minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, penggunaan APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.