JP Morgan Bukan Bank Persepsi Lagi

foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan kerjasama dengan JP Morgan Chase Bank dalam program tax amnesty (pengampunan pajak) sebagai bank persepsi per 1 Januari 2017.

Pasalnya, hasil riset yang diterbitkan JP Morgan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Keputusan ini diteken Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono dengan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JP Morgan Chase Bank N.A tertanggal 9 Desember 2016.

Langkah ini juga telah diputuskan dalam rapat antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dengan JP Morgan pada 1 Desember 2016 dengan undangan Ditjen PKN No. S-330/PB.3/2016 tertanggal 29 November 2016.

Kebijakan tersebut dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.

"Kami telah melayangkan surat keputusan secara resmi kepada JP Morgan pada 9 Desember 2016," kata Marwanto.

Kesimpulan surat Kemenkeu untuk JP Morgan Chase Bank menyebutkan, bank ini tidak ditunjuk sebagai bank persepsi pada program tax amnesty. Jadi, bank ini tidak menerima setoran penerimaan negara termasuk pajak dari wajib pajak (WP).

Semua hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kerjasama ini akan segera diselesaikan dan diperhitungkan oleh Kemenkeu.

Kemenkeu akan mensosialisasikan penghentian kerjasama ini kepada semua unit dan staf kementerian tersebut. Begitupula masyarakat akan menerima pemberitahuan ini.

Sebelumnya, sebanyak 77 bank ditunjuk Kemenkeu sebagai bank persepsi pada program tax amnesty. Bank ini dapat menerima uang tebusan pada program tax amnesty.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah mengetahui keputusan tersebut. Padahal, program tax amnesty masih berlangsung sampai 31 Maret 2017.

"JP Mogram tidak menjadi bank persepsi lagi," kata Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama di Jakarta, kemarin.