BI Dorong Pendirian Usaha Money Changer di Wilayah Perbatasan

Pasardana.id - Minimnya sarana prasarana penukaran valuta asing (valas) di wilayah perbatasan, berisiko meningkatkan penggunaan mata uang non-rupiah di wilayah tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, Bank Indonesia akan merelaksasi ketentuan dan mendorong pendirian usaha penukaran valuta asing (money changer) resmi bagi lembaga bukan bank di wilayah terdepan atau perbatasan.

"Secara bertahap nanti di daerah perbatasan ada kebijakan khusus, biar ada sarana penukaran uang di tempat-tempat rawan seperti perbatasan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Rijanto dalam keterangannya di Batam, Minggu (14/8/2016).

"Namun pendirian penukaran valas tentu harus sesuai dengan izin dari BI," sambung dia.

Ditambahkan, saat ini bank sentral masih merampungkan kemudahan dari kebijakan pendirian money changer tersebut.

BI juga berkoordinasi tentang kebijakan ini dengan Asosiasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Ronald Waas belum lama ini mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat, saat ini kebutuhan penggunaan valas sudah menurun menjadi 2,5-2,8 miliar dolar AS per bulan dari 2014 sebesar 6-7 miliar dolar AS, sebelum ada PBI Nomor 17/3/2015.

"Kalau ada kontrak dengan asing boleh pakai valas, itu diatur dalam UU, namun kegiatan pendukungnya, seperti katering, penginapan dan lainnya tetap harus pakai rupiah," tandas Ronald.