Selain Soal Pembiayaan, 5 Faktor Ini Juga Jadi Kendala Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra menilai, persoalan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak sekadar pembiayaan yang terbatas.

Meski diakuinya, keterbatasan pembiayaan itu sendiri semakin terasa karena pertumbuhan pendapatan negara saat ini belum sesuai dengan harapan, jika dikaitkan kebutuhan belanja infrastruktur.

"Masalah kronis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu; Pertama adalah Korupsi, yang membuat banyak proyek infrastruktur menjadi mangkrak; Kedua, pengawasan yang lemah saat pembangunan infrastruktur," ujar Agus dalam siaran pers yang diterima Pasardana.id, di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, persoalan yang ketiga adalah, kurangnya sinkronisasi antar infrastruktur. Ini menyebabkan infrastruktur yang terbangun tidak dapat digunakan atau sia-sia.

Contoh yang paling sederhana, tutur Agus, adalah pembangunan Toilet Umum untuk daerah-daerah yang mengalami masalah sanitasi buruk. Namun, pembangunan Toilet Umum tersebut tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.

"Akibatnya, fasilitas tersebut tidak terpakai atau lebih buruknya justru menjadi sumber persoalan sanitasi itu sendiri," terang dia.

Adapun persoalan yang keempat yaitu perilaku 'Cari Gampang' dari oknum-oknum pejabat dengan pertimbangan asal proyek sudah terealisasi.

Perilaku ini, menurut Agus, diantaranya dimanifestasi dalam bentuk penentuan lokasi untuk infrastruktur didasarkan pada kemudahan mendapatkan lahan atau pembangunan infrastruktur tidak sulit.

"Cocok tidaknya infrastruktur yang akan dibangun dengan lokasinya tidak menjadi pertimbangan sehingga infrastruktur yang terbangun tidak terpakai," ujar dia.

Sedangkan persoalan yang kelima, adalah pemeliharaan yang buruk dalam pembangunan infrastruktur.

Dijelaskan, adanya kecenderungan pemerintah mengabaikan pemeliharaan sehingga infrastruktur menjadi rusak parah, menyebabkan perbaikan yang berbiaya besar ataupun harus dilakukan pembangunan baru.

"Adanya faktor-faktor di atas dapat menjegal pembangunan infrastruktur. Maka pembangunan infrastruktur ke depan perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang serta pengawasan yang memadai. Ini dibutuhkan, agar dana yang dicari dengan susah payah tidak hanya dihabiskan untuk infrastruktur yang hanya ada wujudnya namun tidak memberi hasil bagi kepentingan rakyat dan dunia bisnis alias mubazir," jelas Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, persoalan demonstrasi akhir-akhir ini, telah menguras cukup banyak energi pemerintah pusat sehingga perhatian terhadap pembangunan infrastruktur agak terpinggirkan dalam beberapa waktu belakangan ini.

Sejatinya, fokus pemerintah Jokowi-JK untuk menggenjot pembangunan infrastruktur adalah pilihan yang tepat.

"Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain," tandas Agus.