Pasardana.id — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter.
Yang lebih mendesak adalah membenahi tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan yang setara.
"Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis," ujar Netty dalam keterangan media, Selasa (7/7/2026).
Menurut Netty, pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional dengan memetakan kebutuhan setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
"Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah," katanya.
Selain distribusi tenaga kesehatan, Netty juga menilai pembangunan fasilitas kesehatan perlu dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga investasi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar, sementara di daerah lain justru terjadi penumpukan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal," jelasnya.
Terkait perkembangan teknologi, Netty menyambut baik pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelayanan kesehatan.
Namun, menurutnya AI harus diposisikan sebagai alat bantu bagi tenaga medis, bukan pengganti dokter.
"AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi," tegasnya.
Di sisi lain, Netty menilai meningkatnya usia harapan hidup masyarakat harus diikuti dengan perubahan arah pembiayaan kesehatan yang lebih menekankan upaya promotif dan preventif.
"Ke depan, kita tidak boleh hanya fokus membiayai orang yang sudah sakit. Penguatan layanan kesehatan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif," ujarnya.
Dalam aspek tata kelola, Netty juga mendorong penguatan audit medis sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
"Audit medis harus menjadi instrumen pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat," pungkasnya.
Menurut Netty, pembenahan sistem kesehatan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat agar reformasi kesehatan benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
