Menteri Teten Informasikan Restrukturisasi KUR Kemungkinan Diperpanjang

Pasardana.id - Mengingat kondisi perlambatan laju ekonomi global, restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) dirasa sangat diperlukan saat ini.

Aturan relaksasi kredit tersebut dinilai dapat membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM agar tetap bertahan.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membahas aturan perpanjangan restrukturisasi KUR.

"Lagi dibahas di Menko Ekonomi. Ya kita tahu bahwa ada perlambatan ekonomi dunia, dan itu pasti berdampak kepada penurunan daya beli. Dan pasti UMKM omzetnya turun lah. Dan kita Pemerintah sudah mencermati perkembangan itu," kata Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (7/8).

Menteri Teten juga menginfomasikan bahwa restrukturisasi KUR kemungkinan akan resmi diperpanjang. 

"Sudah dimungkinkan, kita akan merestrukturisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan, skema restrukturisasi KUR tengah digodok Pemerintah. 

"Tentu kita tunggu pada waktu dekat Pak Menko Perekonomian maupun juga tentu bapak/ibu menteri terkait dengan komite pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait dengan restrukturisasi KUR tadi," kata Mahendra baru-baru ini.

Ia mengatakan restrukturisasi KUR akan diberikan kepada debitur KUR yang memiliki prospek usaha dan melalui penilaian dari bank.

"Jadi restrukturisasi itu dilakukan bagi debitur KUR yang memiliki prospek usaha dan kemudian dilakukan asesmen oleh masing-masing bank terkait," ujarnya.

Disampaikan Mahendra, OJK secara penuh mendukung program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR. 

Sedangkan untuk pelaksanaan restrukturisasi KUR tersebut, OJK akan menggunakan peraturan lama yang sudah ada, yakni Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2019 terkait dengan kualitas aset.