Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghargai hasil
pemeriksaan BPK terhadap kepatuhan atas pengaturan dan pengawasan kegiatan
perkreditan dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank
(IKNB) yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun
2023, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil
pemeriksaan tersebut.
Berkenaan dengan temuan BPK dengan rekomendasi untuk menyempurnakan Roadmap
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia melalui penyusunan program kerja
turunan dari roadmap , OJK telah melakukan hal-hal, sebagai berikut:
1.OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah
Indonesia (RP3SI) 2023 2027 pada 27 November 2023. Dalam Roadmap tersebut
dicantumkan visi OJK dalam pengembangan dan penguatan industri perbankan
Syariah Indonesia, yaitu: Mengembangkan perbankan Syariah yang sehat, efisien,
berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap
perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
Selanjutnya, dalam roadmap tersebut telah dicantumkan program kerja dan
rencana implementasi dari masing-masing pilar dan strategi dalam RP3SI.
2.OJK telah menyusun POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Umum yang diterbitkan pada pada 14 September 2023. POJK ini mengatur
aspek tata kelola umum yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum
Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Selanjutnya, untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola dalam penerapan
prinsip Syariah, OJK menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 pada tanggal 15
Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.
Sementara itu, atas temuan BPK dengan rekomendasi untuk menyelaraskan
ketentuan pengawasan atas penghimpunan dan penyaluran dana pada saat BPR/BPRS
yang dinyatakan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dengan peraturan LPS,
dapat dijelaskan bahwa:
1.OJK telah menerbitkan POJK No.28 Tahun 2023, yang dalam Pasal 21 di POJK
dimaksud ditegaskan terkait larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana, merupakan salah satu tindakan pengawasan OJK yang dapat
diperintahkan kepada Bank Dalam Penyehatan.
2.OJK dan LPS juga telah memperbaharui Nota Kesepahaman dalam MOU-9/D.01/2023
tanggal 14 September 2023, yang menyebutkan bahwa OJK senantiasa
memberitahukan perubahan status pengawasan Bank dan tindakan pengawasan OJK
terhadap Bank dalam Penyehatan kepada LPS. OJK senantiasa berkoordinasi dengan
LPS secara berkelanjutan berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud.
Sementara mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pengawasan terhadap
Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan pencabutan izin usaha (CIU), dapat
diinformasikan sebagai berikut:
1.OJK sedang dalam proses melakukan penyempurnaan regulasi, antara lain
terkait dengan kewajiban penyediaan neraca penutupan bagi Perusahaan
Pembiayaan yang dilakukan CIU dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) sebagai peraturan turunan sesuai amanat UU P2SK.
2.OJK telah melakukan penyempurnaan SOP mengenai proses CIU Perusahaan
Pembiayaan, antara lain dengan meminta tersedianya neraca penutupan terhadap
Perusahaan Pembiayaan tersebut.
OJK berkomitmen melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan
tugasnya, untuk semakin memperkuat sektor jasa keuangan dan pelindungan
konsumen secara berkesinambungan, sebut pernyataan OJK, seperti dilansir dalam
siaran pers, Kamis (06/6).
