Pemda Diminta Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBD

Foto : Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (ist)

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih harus ditingkatkan, agar terjadi transformasi ekonomi dan peningkatan layanan masyarakat di daerah.

Menurut Bendahara Negara, daerah-daerah masih perlu meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu mengelola APBD secara efektif.

"Juga fleksibel, sama seperti pemerintah pusat. Yakni bagaimana mengelola APBN untuk tujuan pengelolaan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut Sri Mulyani menerangkan, bahwa bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan APBD menjadi misi pemerintah di tahun 2024 untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai diimplementasikan.

Karena itu, dirinya mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari pembiayaan pembangunan di daerah.

Sehingga daerah tidak hanya bergantung pada Transfer ke Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah.

“Daerah dapat membuka ruang fiskalnya melalui pembiayaan utang dan inovasi lainnya. Daerah akan dilatih bagaimana mengelola pinjaman daerah baik yang konvensional maupun yang syariah. Serta bagaimana menjalin kerjasama pembiayaan antara daerah dan badan usaha,” ucap Menkeu.

Pengelolaan fiskal yang berkualitas, akan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat di daerah.

Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi, menurunnya angka pengangguran, tingkat kemiskinan.