Pasardana.id - Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi
ekonomi melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian
kendaraan listrik roda empat dan bus.
Insentif tersebut mulai berlaku pada masa pajak April sampai dengan masa pajak
Desember 2023.
Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi
untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik,
perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil
ke energi listrik sehingga kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan
emisi sekaligus efisiensi subsidi energi, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kemenkeu, Febrio Kacaribu, Selasa (4/4/2023).
Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38
Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
Pemberian insentif tersebut akan ditujukan pada: (i) Kendaraan Bermotor
Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan TKDN =40%, akan
diberikan PPN DTP sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1%, (ii)
KBL Berbasis Baterai Bus dengan 20% = TKDN < 40% diberikan PPN DTP sebesar 5%,
sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6%.
Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023.
Sementara, kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperhatikan
keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap
program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari
Kemenperin.
Dengan berjalannya program fasilitasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah
berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan
mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, dalam tahap
awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik
pada tahun 2023 ujar Dirjen ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier.
Untuk teknis pelaksanaan fasilitasi perpajakan tersebut, Direktur Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin melakukan
pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang
ditunjuk oleh Dirjen ILMATE.
Apabila dalam pengawasan terdapat KBLBB yang tidak memenuhi nilai TKDN, Dirjen
ILMATE dapat memberikan sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar
KBLBB tertentu yang dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah.
