Tegas, Jokowi Jamin Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Foto : istimewa

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait isu penghapusan dan pengalihan daya listrik 450 VA.

Berbeda pendapat dengan Banggar DPR, Mantan Walikota Solo ini dengan tegas mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus daya listrik 450 VA dan membuat para pelanggan listrik tersebut naik jadi 900 VA.

“Tidak ada penghapusan untuk yang 450 VA, tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA. Tidak ada! Enggak pernah kita bicara mengenai itu,” ujar Jokowi usai peresmian Jalan Tol Cibitung – Cilincing di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/9).

Sementara itu, melansir dari informasi via Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi juga menegaskan, bahwa pemerintah tetap memberi subsidi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan daya listrik 450 VA dan meminta masyarakat untuk tetap tenang.

“Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, wacana penghapusan dan pengalihan dinilai kurang tepat diimplementasikan saat ini lantaran peningkatan ke daya listrik 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang selaras dengan peningkatan biaya.

“Kalau daya listrik naik, pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan enggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (20/9).

Adapun isu ini, mencuat usai Ketua Banggar DPR, Said Abdullah yang menyebut, penghapusan daya listrik 450 VA membutuhkan kebijakan tepat dalam peralihan dari energi berbasis minyak bumi.

Menurut dia, kemampuan minyak bumi Indonesia 'hanya' 614.000 - 650.000 barel per hari, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 1,4 - 1,5 juta barel per hari.  

Said menyebut, ketergantungan impor minyak bumi mengakibatkan Indonesia terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulangkali.

Kata Said, adanya kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.

Dia menambahkan, APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan.

"Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat. Oleh sebab itu, kita harus keluar dari jebakan minyak bumi," ujar dia.

Meski kemudian, hal ini diklarifikasi oleh Said, yang mengklaim, orang-orang salah memahami usulan Banggar DPR terkait daya listrik 450 VA.