Efektif Tak Kunjung Terbit, BKSL Atur Ulang Jadwal Right Issue

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Sentul City Tbk (IDX: BKSL) harus menjadwal ulang rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum juga menerbitkan pernyataan efektif yang diharapkan keluar tanggal 23 Juni 2022.

Mengutip prospektus right issue emiten properti itu pada laman  Bursa efek Indonesia (BEI), Kamis (25/8/2022), perseroan berharap OJK menerbitkan peryataan efektif pada tanggal 26 September 2022.

BKSL telah menetapkan harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue sebesar Rp50 per saham.

Dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 100.625.341.623 lembar, maka nilai aksi korporasi ini mencapai Rp5,031 triliun.

Menariknya, Pemegang Saham Pengendali perseroan, PT Sakti Generasi Perdana akan bertindak sebagai pembeli siaga.

Sehingga jika pemilik HMETD sebanyak 47.617.785.504 lembar saham tidak menebusnya, maka Sakti General Perdana telah menyiapkan Rp2,38 triliun untuk menebus saham itu.

Tak cukup itu, Sakti Generasi Perdana juga menyiapkan Rp2,65 triliun untuk menebus 53.007.556.119 HMETD miliknya.

Bagi pemodal yang ingin turut menambah modal BKSL, wajib masuk dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan tanggal 6 Oktober i 2022.

Saat itu, setiap pemegang 2 saham lama akan mendapatkan 3 HMETD. Selanjutkan 1 HMETD dapat dijual atau ditebus menjadi 1 saham baru pada tanggal 10-24 Oktober 2022.

Adapun BKSL akan mengalokasikan 28 persen dana hasil right issue untuk pembayaran utang kepada PT Bintang Harapan Desa, PT Karya Cakrawala Perdana, PT Daya Kharisma Nusantara, Golden Capital Foundation, PT Alam Raya Hijau, Queen Bridge Investment Ltd, PT Mandala Andalan Prima dan PT Fajar Abadi Masindo.

Sisanya, sebesar 65 persen dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha melalui pembelian persediaan lahan baru, baik melalui lahan secara langsung maupun akuisisi perusahaan yang memiliki persediaan lahan yang potensial untuk dikerjasamakan.

Selebihnya, untuk modal kerja dan kebutuhan operasional perseroan.