Jaga Hilirisasi Dalam Negeri, Pemerintah Segera Batasi Ekspor Bahan Mentah

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Untuk memastikan terjaganya hilirisasi di dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia segera membatasi ekspor sejumlah bahan mentah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada pertemuan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Solo, Rabu (6/7/2022) mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi.

Menurut dia, salah satu bahan mentah yang dalam waktu dekat akan dibatasi volume ekspornya adalah nikel.

"Terkait dengan nikel, saya pikir harus kami perjuangkan, tahun ini kami akan menyetop ekspor bauksit mentah," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengatakan, energi hijau, terjaganya lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

"Indonesia dalam melakukan investasi ke depan terhadap pengelolaan sumber daya alam, kami melakukan hilirisasi dalam rangka menciptakan nilai tambah," katanya.

Meski belum memastikan kapan larangan ekspor tersebut diterapkan, mengingat saat ini masih sedang dalam proses kajian, ia mengatakan, sesuai dengan perintah presiden kebijakan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini.

Selanjutnya, mulai tahun depan langkah serupa juga akan diterapkan pada untuk komoditas timah.

Menurutnya, penghasil timah terbesar di dunia, yakni China, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua, tetapi, Indonesia justru menjadi eksportir terbesar untuk komoditas tersebut.

"Kami baru melakukan hilirisasi tidak lebih dari 5 persen, berapa kehilangan kita?" ujarnya.

Oleh karena itu, hilirisasi harus dilakukan karena berdampak pada terjaganya lingkungan.

"Kalau tidak, penambangan liar akan terus terjadi, penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produksi kita. Ini kan bahaya. Jadi, kami mengelola pengetatan dalam rangka mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan," katanya.

Tidak hanya bauksit mentah, pemerintah juga melarang ekspor listrik berbahan energi baru terbarukan (EBT) ke dunia.

"Indonesia kan, 2025 minimum 24 persen listrik pakai EBT, kami belum cukup, ngapain ekspor. Kalau orang bangun industri, bangun di Indonesia. Jangan bahan baku di Indonesia tapi pembangunannya di tempat lain. Kami ingin ada kolaborasi positif yang saling menguntungkan terhadap semua negara dan semua pengusaha," tukas Bahlil.