9 Kali Berturut-Turut, Kemenhub Raih Predikat WTP Dari BPK

Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk ke-9 kalinya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenhub yang telah bekerja sama meningkatkan kinerja positif.

Selain itu, Menhub juga berterima kasih kepada BPK yang telah membimbing sekaligus memberikan evaluasi bagi Kemenhub.

“Alhamdulillah apa yang kita capai ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Saya juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Kementerian Perhubungan yang sudah membantu saya untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian yang kesembilan kalinya,” ujar Budi Karya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Terlepas dari predikat WTP, kata Menhub, terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti.

“Kepada Pak Sesjen, Irjen, para Dirjen dan Kepala Badan, serta seluruh jajaran agar memperhatikan catatan yang ada. Meskipun tidak fatal tetapi harus segera kita perbaiki agar kinerja kita semakin baik kedepannya,” kata Budi Karya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.  

Nyoman mengungkapkan, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar realisasi anggaran laporan operasional serta perbandingan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

“Opini WTP yang dicapai kementerian perhubungan selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2013 bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran kementerian perhubungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Nyoman.