Presiden Jokowi Sebut Subsidi Untuk Sektor Energi dan Pangan Sangat Besar

Foto : istimewa

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, subsidi energi pemerintah di sektor energi sangat besar.

Bahkan harga yang harus dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) angkanya mencapai Rp502 triliun.

"Tetapi memang yang berat itu APBN. APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, Pertalite, solar, LPG," ujar Jokowi, Sabtu (11/6) di Jakarta.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, akibat perang Rusia dan Ukraina menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan.

Meski begitu, kata Jokowi, tidak ada negara yang seberani Indonesia dalam memberikan subsidi ditengah lonjakan harga komoditas energi dunia.

"Engga ada negara yang seberani kita untuk menaikkan subsidi segede ini," timpalnya.

Dia menjelaskan, di Indonesia, harga BBM masih dinilai terjangkau, antara lain untuk Pertalite sebesar Rp7.650 dan Pertamax Rp12.500 per liter.

Sementara itu, di negara lain seperti di Amerika Serikat (AS), harga BBM mencapai Rp19.400 dan di Singapura bahkan mencapai Rp33 ribu.

Melihat kondisi ini, Jokowi membayangkan bagaimana jika seandainya harga BBM melonjak seperti negara-negara tersebut.

"Bayangkan kalau Pertalite jadi Rp33 ribu, pasti demo semuanya. Bener nggak? Oleh sebab itu, dengan sekuat tenaga kita pertahankan harga ini. Tetapi ingat, harga yang harus dibayar oleh APBN itu gede sekali," kata Jokowi.

Jokowi pun juga menjelaskan soal subsidi pangan.

Dia mengatakan, harga beras masih terjangkau di dalam negeri jika dibandingkan negara lainnya.

Di Indonesia, harga beras rata-rata sebesar Rp10 ribu per liter dibandingkan AS yang mencapai Rp52 ribu.

"Bayangkan kalau harga beras di sini menjadi Rp52 ribu, demo setahun nggak rampung-rampung, bener nggak? Ini yang perlu saya sampaikan biar kita semuanya tahu. Oleh sebab itu, kita pertahankan harga beras supaya tidak naik, harga BBM juga tidak naik," tutur Jokowi.

Dia mengatakan, negara juga masih harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp154 triliun dan terbatasnya kemampuan APBN untuk menanggung seluruh bebannya.

"Tetapi kita juga harus ingat, APBN itu ada keterbatasannya. Ini akan terus kencangkan sampai akhir tahun, entah dengan cara apa, sampai akhir tahun kita kencangkan supaya yang tadi saya sebutkan itu tidak naik, dengan subsidi," ungkap Jokowi.