Dinilai Tidak Efektif, Program UMKM di 8 K/L Bakal Dihapus

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan menghapus program UMKM yang ada di delapan Kementerian/Lembaga (K/L) karena sudah dinilai tidak efektif lagi.

"Kita baru mengidentifikasi delapan K/L yang bisa kita hilangkan program UMKM-nya karena menurut kami memang betul-betul tidak efektif," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas, Pungky Sumadi dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, (3/2/2022).

Pungky mengungkapkan, terdapat 28 K/L yang melaksanakan program UMKM. Namun ada sejumlah kementerian/lembaga yang hanya mengalokasikan sebesar Rp2 miliar untuk pengembangan UMKM.

Selain anggaran yang sangat minim, banyak program yang dilaksanakan tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat sehingga pelaku UMKM bisa mendapat lima sampai enam kali pelatihan yang sama dalam setahun.

"Mau jadi apa (dengan dana Rp 2 miliar) untuk mengembangkan UMKM. Dan baru identifikasi 8 K/L yang bisa kita hilangkan program UMKM dan betul-betul tidak efektif dan kita serahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sektor ini. Pelatihan-pelatihan boleh dibilang hampir sama," terang dia.

Tak hanya itu, pendampingan yang dilakukan oleh pihak K/L kepada pelaku UMKM ternyata bukan oleh orang yang mengerti seluk beluk UMKM seperti melihat kebutuhan pasar maupun inovasi untuk membuat UMKM lebih efisien dan maju.

"Ini yang kita temukan di lapangan. Atas nama program UMKM, K/L itu merasa berhak memberikan program ini kepada mereka," tegasnya.

Pungky menambahkan, pendampingan berikutnya harus bisa membuat pelaku UMKM selalu mampu menjual barangnya dan dibeli oleh pasar sehingga literasi pasar dan akses ke pasar akan diajarkan.

Meski demikian. Pungky tidak menyebutkan secara rinci K/L yang akan dihapus program UMKM-nya.

"Ini angkanya kita serahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong fungsinya yang baru sebagai leading sector di bidang UMKM," ujarnya.

Selain itu, Bappenas bersama otoritas terkait akan memperbaharui jumlah UMKM yang ada di Indonesia yang saat ini tercatat ada sebanyak 26 juta pelaku UMKM. Perbaikan UMKM juga akan ditempuh dengan memperbaiki teknologi informasi, sehingga digitalisasi bisa menjangkau pasar, baik dalam rantai pasok nasional dan global.

"Serta masuk ke akses permodalan untuk membantu pendataan UMKM kita nanti. Juga gimana ketaatan dari keuangan bisa lebih melekat di pelaku UMKM sehingga pendataan bukan hanya sekedar apa nama UMKM dan apa usaha mereka, tapi kredibilitas mereka dalam hal keuangan," ujarnya.