Soal Cadangan Logistik Strategis, Tinggal Tunggu Perpres

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis, dimana Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan regulasinya.

Hal tersebut terkait untuk Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional melalui Pengembangan Kawasan Food Estate (lumbung pangan).

Setelah  diputuskan dalam rapat perkembangan food estate yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/10) kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa terkait dengan Badan Cadangan Logistik Strategis, sesuai dengan arahan Presiden, bahwa regulasi dibuat dalam satu Perpres terkait peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate.

"Perpres tersebut nantinya turut mencakup regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis, yang bakal dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto," beber Menko Airlangga.

Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sejak 2020 telah menjadi salah satu inisiator dalam pengembangan food estate yang ditunjuk Jokowi berdasarkan perspektif pertahanan negara seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pada pertengahan Juli 2020, Kemenhan memulai pengembangan food estate di Kalimantan Tengah.

Food Estate itu dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan dan cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara

Sejak saat itu, kata Menko Airlangga, food estate di Kalimantan Tengah dikembangkan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan hingga saat ini telah mencapai cakupan lahan sekitar 60 ribu hektare.

Lebih rinci, jelasnya, cakupan lahan tersebut terdiri dari 30 ribu hektare pada 2020, 14 ribu hektare pada 2021, dan disusul ekstensifikasi lahan sebanyak 16 ribu hektare.

Lebih lanjut Airlangga juga menuturkan, di dalam rapat internal Jokowi telah memberikan penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani pembuatan saluran air dan pengolahan lahan dalam pengembangan food estate Kalteng.

"Terhadap pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Bapak Presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sehingga nanti Kementan tinggal masuk ke lahan yang sudah siap, yang disiapkan PUPR," katanya.

Airlangga pun menjabarkan pencapaian sejumlah pengembangan food estate di beberapa daerah lain.

Adapun untuk food estate di Sumatra Utara, sampai saat ini realisasinya mencapai 7 hektare dari target 22 hektare.

Pengembangan food estate ini diampu oleh Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor sesuai keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kendati demikian, Airlangga menyebut Jokowi juga menugaskan kepada Kementan untuk melakukan intervensi demi mengoptimalkan pengembangan food estate di Sumatera Utara yang memiliki potensi lebih.

Sementara itu, pemerintah juga terus mengikuti proses pengembangan food estate di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disiapkan di Kabupaten Belu seluas 559 hektare dengan komoditas jagung dan Kabupaten Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dengan komoditas utama jagung.

"Dalam hal ini, ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian utama pemerintah," kata Airlangga.

Pengembangan food estate juga dilakukan di Papua dengan lahan mendekati 1 juta hektare di Kabupaten Merauke dan seluas 3.000 hektare di Kabupaten Keerom.

"Kemudian dikembangkan pula food estate di Sumba Timur untuk tanaman sorgum ditargetkan seribu hektare dan di Sumut baru dikembangkan sekitar dua ribu hektare. Ini terus didorong untuk terus ditingkatkan," tandasnya.