Menko Airlangga Sebut Penyaluran Bansos Beras dan Subsidi Upah Sudah 100 Persen

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa bantuan beras 10 kg dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealiasi 100 persen sesuai dengan target yang dicanangkan.

Seperti diketahui, bantuan beras dan Bantuan Subsidi Upah merupakan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat terkait kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga level 1, yang diberlakukan pemerintah sejak 3 Juli 2021.

"Terkait bantuan beras, sudah terealisasi 100 persen dengan target 28,8 keluarga juta penerima. Sedangkan untuk Bantuan Subsidi Upah, anggarannya telah dicairkan dan telah disalurkan kepada 2,09 juta pekerja," kata Airlangga dalam video virtual, Senin (30/8/2021).

Airlangga juga menyebut program lainnya yang juga sudah selesai disalurkan 100 persen, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT non-PKH untuk 8,8 juta keluarga penerima manfaat.

Ia mencatat, realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk pelaku UMKM juga sudah tersalurkan.

"Tekait BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), realisasi Rp14,2 triliun untuk 11,84 (juta) pelaku usaha mikro," ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai 45,8 persen atau Rp 340,84 triliun.

"Terdiri dari sektor kesehatan 34 persen, perlindungan sosial 55 persen atau Rp 102,69 triliun. Untuk UMKM realisasi Rp 48 triliun atau 29 persen. Kemudian program prioritas 44 persen atau Rp 52,3 triliun, dan terkait insentif usaha sebesar Rp 56,7 triliun," tutur dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 31 Agustus hingga 6 September 2021.

Selanjutnya, ada penambahan wilayah aglomerasi yang sudah turun menjadi PPKM level 3, di antaranya; Malang Raya dan Solo Raya.

Seperti diketahui, PPKM di Jawa-Bali sebelumnya diperpanjang mulai dari 24 hingga 30 Agustus 2021. Wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota/kabupaten lainnya sudah berada dalam PPKM level 3 atau turun satu tingkat dari sebelumnya level 4.