Terkait Tiket Umrah, Garuda Didenda Rp1 Miliar Oleh KPPU

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda kepada PT Garuda Indonesia Tbk (IDX: GIAA) sebesar Rp1 miliar.

Perkaranya, maskapai nasional itu dinilai melanggar ketentuan aturan persaingan usaha tidak sehat terkait penjualan tiket umrah.

Garuda dijerat Pasal 19 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dalam perkara dugaan praktik diskriminasi PT Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

Keputusan itu disampaikan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan KPPU secara daring pada Kamis, 8 Juli 2021.

"Perkara yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5/1999, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui Program Wholesaler," ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam keterangan resminya, Jumat, (9/7/2021).

Langkah Garuda itu dianggap KPPU berdampak pada sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya.

PPIU yang ditunjuk oleh GIAA terdiri dari PT Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik.

Deswin mengatakan, pada proses persidangan, Majelis Komisi KPPU menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam PPIU sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler.

"Ini membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute Middle East Area (MEA) milik GIAA untuk tujuan umrah," jelas Deswin.

GIAA, kata Deswin, sempat mengajukan perubahan perilaku pada September 2020 pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.

Tetapi karena GIAA tidak sepenuhnya melaksanakan fakta integritas perubahan perilaku yang diberikan, proses persidangan kembali dilanjutkan.

Pada pembacaan putusan Kamis, Majelis Komisi turut mempertimbangkan kemampuan GIAA untuk membayar berdasarkan Laporan Keuangan 2018, 2019, dan 2020.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka GIAA berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut," sebut Deswin.

Denda tersebut wajib dibayarkan Garuda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar dua persen per bulan dari nilai denda.

Sementara itu, lewat keterangan resminya pada Kamis, (8/7/2021), Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan, pihaknya tengah mempelajari hasil putusan persidangan tersebut untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh dengan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Menanggapi hasil putusan persidangan KPPU terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha No.5/1999 dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga saat ini. Lebih lanjut, kami juga akan mempelajari hasil putusan persidangan tersebut untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh dengan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut Irfan memaparkan, bahwa putusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari dugaan praktik diskriminasi terhadap mitra penjualan tiket umrah pada 2019 lalu.

Secara berkesinambungan, Garuda telah memperkuat ekosistem industri penerbangan yang sehat dengan melakukan penyesuaian skema bisnis penjualan tiket umrah sejak akhir 2019 lalu.

Maskapai pelat merah tersebut menegaskan seluruh penyedia jasa perjalanan umrah yang telah memiliki izin resmi dari otoritas terkait dapat menjadi mitra usaha penjualan tiket penerbangan Garuda untuk perjalanan umrah.

“Kami tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam praktik tata kelola Perusahaan, khususnya di tengah tantangan industri penerbangan pada situasi pandemi saat ini yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan,” ujarnya.