Presiden Jokowi Bakal Resmikan Langsung OSS

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan langsung sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

"Terkait perizinan berusaha sudah selesai, tinggal nunggu hari dan kami akan go live. Nanti Insya Allah (peresmian) akan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden," kata Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (28/7/2021).

Menurut Bahlil, peresmian ini merupakan tindak lanjut dari kerja keras pemerintah dalam membenahi birokrasi dan regulasi di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan pemerintah dengan membentuk UU Cipta Kerja.

Diketahui, OSS berbasis risiko merupakan salah satu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

"Ini adalah amanah UU CK, di mana pemerintah wajib memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha. Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita menjalankan konsep 'rem dan gas'. Bagaimana satu sisi kita menyelesaikan Covid-19, dan di sisi lain, ekonomi harus jalan," ucapnya.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM akan membuat OSS berbasis risiko yang semula akan mulai diimplementasikan sejak 2 Juni 2021.

Sebelumnya, hingga Semester I-2021, realisasi investasi mencapai Rp442,8 triliun atau sebesar 49,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp900 triliun.

"Capaian Rp442,8 triliun itu dipersentasekan dari Rp900 triliun itu sudah mencapai 49,2 persen. Memang harus kami akui di kuartal ketiga ini pekerjaannya ekstra ketat karena kita kena PPKM ini di Juli-Agustus," kata Bahlil.

Sepanjang Januari-Juni 2021, realisasi PMA mencapai Rp228,5 triliun (51,6 persen) dan realisasi PMDN mencapai Rp214,3 triliun (48,4 persen).

Bahlil mengakui, bahwa dalam mencapai target realisasi investasi tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan menghadapi tantangan besar pada triwulan III nanti. Pasalnya, kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi menyebabkan banyak daerah di luar Jawa memberlakukan PPKM, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investor untuk melakukan usahanya di luar Jawa.

"Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ini tantangan. Jadi harus ada inovasi strategi untuk kita menghadapi. Jadi berbagai kreativitas upaya yang kita lakukan. Strateginya datangi satu-satu, beri insentif lebih baik dibanding di Jawa, kasih izin," pungkas Bahlil.