Hari Ini, Pemprov DKI Jakarta Cairkan Bansos Rp600 Ribu Untuk Warga

Pasardana.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencairkan bansos tunai atau BST pada hari ini, Senin (19/7).

Besaran bansos tunai, yaitu Rp300 ribu per bulan yang disalurkan melalui Bank DKI.

"(Bansos tunai) dari Pemprov DKI transfer akan dilakukan besok (hari ini) melalui rekening penerima, sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Monumen Nasional, (Monas), Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Anies menuturkan Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan Rp604 miliar untuk program bansos bagi warga terdampak pandemi covid-19. Dana itu bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, 1.844.833 orang penerima bansos tunai. Sekitar 1 juta warga akan mendapatkan dari Pemprov DKI Jakarta, sementara sekitar 837 ribu lainnya mendapatkan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Anies juga memastikan penyaluran bantuan sosial selain BST juga akan bergulir di DKI Jakarta.

Penyaluran akan dilaksanakan bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.

"Kami di Jakarta Forkompinda ini kompak datanya sama vaksinasi sama, target sama, bansos rujukan datanya sama sehingga targetnya pun tidak beririsan. Kita pastikan ini berjalan dengan baik mulai besok (hari ini) seluruh kegiatan akan berjalan termasuk pembagian beras mulai besok," ujar Anies.

Berdasarkan laman resmi corona.jakarta.go.id, selain bansos yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terdapat bansos dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana APBN. Masyarakat akan mendapatkan BST sebesar Rp 600 ribu selama 2 bulan. dan penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran bansos sebesar Rp39,19 triliun bagi masyarakat selama masa PPKM Darurat. Tambahan bansos akan diberikan melalui berbagai program.

"Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh menteri keuangan dan menteri sosial," tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat.