Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen, Sri Mulyani : Demi Keadilan

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan menambah bracket (lapisan) tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Hal ini terkuak dalam Rapat Kerja membahas RUU KUP bersama Komisi XI DPR RI hari ini, Senin (28/6/2021).
Bendahara negara ini bakal menambah satu lapisan di atas empat lapisan tarif PPh OP yang ada saat ini.

Dengan lapisan baru, orang superkaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar akan mengalami kenaikan tarif pajak sebesar 35 persen.

"Kami akan melalukan pengubahan tarif dan bracket PPh OP, yang kami tambahkan satu bracket di atas yaitu 35 persen untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun agar lebih mencerminkan keadilan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja membahas RUU KUP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Dia menjelaskan, untuk kalkulasi hitungannya, yaitu lebih dari 50 persen tax expenditure PPh OP dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) berpenghasilan tinggi.

"Kenaikan tarif dan tambahan bracket diperlukan karena pemajakan atas orang kaya tidak maksimal karena adanya pengaturan terkait fringe benefit (natura). Selama tahun 2016-2019, rata-rata tax expenditure PPh OP atas penghasilan dalam bentuk natura sebesar Rp5,1 triliun," ujarnya.

Kemudian, lebih dari 50 persen tax expenditure PPh OP dimanfaatkan oleh WP berpenghasilan tinggi.

Dalam lima tahun terakhir pun, hanya 1,42 persen dari total jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi sebesar 30 persen.

"Bila dilihat dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan, hanya 0,03 persen dari jumlah wajib pajak OP yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar per tahun," beber Sri Mulyani.

Dia menambahkan, jumlah tax bracket di Indonesia saat ini hanya 4 lapis, sehingga kurang menggambarkan suatu progresivitas.

Sebagai perbandingan, Vietnam ada 7 bracket, Thailand 8 bracket, Filipina 7 bracket, dan Malaysia 11 bracket.

"Inilah yang melandasi kenapa beberapa pasal kami usulkan untuk ditambahkan di dalam peraturan perpajakan kita," ucapnya.