Meski Hanya Pegang 2,5 Persen Saham, Pendiri Unicorn Akan Dapat Hak Suara Sampai 50 persen

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pendiri perusahaan padat teknologi dengan kapitalasasi pasar lebih dari USD1 miliar atau Unicorn akan mendapat hak suara lebih dari porsi saham yang dimilikinya, jika telah melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Hal itu terjadi jika Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas diberlakukan.

Menariknya, pendiri perusahaan Unicorn tersebut jika hanya memegang 2,5 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada perseroan, tapi saat pemungutan suaran dalam Rapat umum pemegang saham hak suara setara dengan 50 persen dari total hak suara.

Seperti dijelaskan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna kepada media, Kamis (17/6/2021).

“Hak suara efektif yang diperoleh oleh kelompok pemegang SHSM (Saham dengan Hak Suara Multipel), nantinya diatur berdasarkan nilai persentase yang dimiliki sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 RPOJK tersebut, dengan rancangan hak suara SHSM secara efektif berada diantara nilai 50 persen - 89,9 persen dengan kepemilikan setara 2,5 persen - 47,3 persen,” papar dia.

Ia menekanan, regulator pasar modal tetap memperhatikan aspek tata kelola perusahan tetap berjalan dengan baik di Perseroan. Sebab dalam RPOJK tersebut, juga mengatur beberapa klausul terkait sunset provision, serta aturan seperti beberapa agenda mata acara RUPS yang memerlukan pemungutan hak suara setara.

Masih menurut Nyoman, pihak-pihak yang nantinya dapat memperoleh SHSM akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar perusahaan.

Pada RPOJK tersebut, juga diusulkan untuk para pemegang SHSM bertindak secara kolektif sebagai sesama pemegang SHSM selama penerapan masih berlangsung di Perseroan.

Namun Nyoman mengingatkan, klausul tersebut masih dalam tahap rancangan dan masih menunggu masukan seluruh pemangku kepentingan sampai dengan tanggal 21 Juni 2021.