BEI Minta Emiten Lebih Rinci Sampaikan Susunan Pemegang Waran

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mewajibkan emiten untuk melaporkan pemilik waran dengan porsi lebih dari lima persen.

Sedangkan peraturan yang berlaku saat ini, emiten hanya wajib melaporkan susunan dan komposisi pemegang waran setiap bulan dengan batas waktu 10 hari bulan berikutnya.

Rencana itu tertuang dalam konsep perubahan peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/6/2021).

Jelasnya, dalam rancanangan itu tertulis "Perusahaan Tercatat yang warannya tercatat di Bursa wajib menyampaikan laporan mengenai susunan dan komposisi pemegang waran yang paling kurang meliputi jumlah kepemilikan waran oleh pihak-pihak sebagaimana diungkapkan pada ketentuan III.1.4 serta pemegang waran yang memiliki 5 persenatau lebih waran dari jumlah waran beredar, pada setiap akhir bulan paling lambat pada hari ke-10 bulan berikutnya."

Selain itu, dalam rancangan itu, BEI memastikan emiten yang tercatat di papan akselerasi tidak wajib memberi penjelasan atas permintaan regulator, cukup dalam bahasa Indonesia saja.

Pasalnya dalam ketentuan yang ada saat ini, hanya emiten skala kecil dan menegah yang tidak wajib menyampaikan penjelasan dalam bahasa Inggris.

Dalam rancangan itu, BEI juga mempertegas pengertian Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Sedangkan yang disebut pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50  persen dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK.