Pemerintah Kembali Perpanjang Masa Pemberlakuan PPKM Mikro

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai tanggal 1 Juni-12 Juni 2021, untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut kembali ditetapkan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM.

Evaluasi dilakukan tepat setelah dua pekan pasca lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kasus harian terkonfirmasi mulai mengalami tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kasus ada pada kisaran di atas 5.000 kasus per hari.

Hanya saja, jika dibandingkan dengan puncak kasus pada 5 Februari 2021 yang sebanyak 176.672 kasus, kasus aktif nasional per 26 Mei 2021 sebanyak 96.187, menunjukkan penurunan sebesar 45,5 persen.

Meski begitu, kata Airlangga, semenjak 19 Mei 2021 sampai saat ini mulai menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus aktif nasional.

“Tingkat kasus aktif nasional ada di angka 5,4 persen, lebih rendah dari angka global yang sebesar 8,8 persen. Namun perlu kita antisipasi tren kenaikan kasus aktif selama seminggu belakangan ini. Pelajaran dari libur panjang sebelumnya, lonjakan kasus terjadi pada 4-5 minggu setelah liburan,” beber Airlangga saat memimpin Rapat Koordinasi evaluasi PPKM Mikro yang digelar secara virtual, Kamis (27/5).

Dijelaskan Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), bahwa pemerintah telah menetapkan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro. Dengan begitu, PPKM Mikro Tahap IX ini, berlaku pada 1 Juni sampai 14 Juni mendatang.

Kebijakan PPKM diperluas cakupannya hingga Provinsi Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

“Dengan demikian, per 1 Juni 2021, total seluruh 34 Provinsi telah ditetapkan untuk menerapkan PPKM Mikro,” ungkapnya.

Perpanjangan dan perluasan penerapan PPKM Mikro tersebut, seperti di tahapan-tahapan sebelumnya, akan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Juni 2021.

Lebih lanjut Menko Perekonomian pun menerangkan, cakupan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro tahapan ini, masih tetap sama dengan periode sebelumnya.

Kepala Daerah (Gubernur) menentukan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menerapkan PPKM Mikro, serta memastikan pelaksanaan PPKM Mikro berjalan baik dengan pembentukan Posko Desa, serta pengendalian pada tingkat mikro sampai dengan tingkat RT/RW.