Menperin : Biaya Sertifikasi TKDN Ditanggung Pemerintah

Foto : istimewa

Pasardana.id - Dalam rangka terus mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam negeri, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, kalau pemerintah akan menanggung seluruh biaya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN bagi IKM.

Tujuannya agar produk-produk mereka dapat lebih diakui, baik secara nasional maupun global.  

“Pemerintah telah menganggarkan program untuk sertifikasi TKDN, melalui Kemenperin, sehingga biaya sertifikasi TKDN untuk UMKM dan IKM akan ditanggung oleh pemerintah. Serta SNI juga, pameran dan pendampingan teknologi, selain itu juga pendampingan pemasaran global,” tuturnya, memberikan laporan tentang pelaksanaan Festival Joglosemar di Taman Lumbini, Kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur,  Kamis (20/5/2021).

Lebih lanjut Agus mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara konsisten juga terus mengenalkan UMKM dan IKM kepada platform digital sehingga mereka semakin paham dengan e-commerce.

“Kementerian Perindustrian secara konsisten juga memberdayakan pelaku IKM menggunakan e-Smart IKM, serta telah melatih 14.000 IKM,” ujar Menperin yang didapuk sebagai Campaign Manager pada Festival Joglosemar yang menampilkan produk artisan terbaik di DIY dan Jawa Tengah.

Sementara itu, dalam rangka mempromosikan produk UMKM dan IKM, Kemenperin tidak hanya menggelar Festival Joglosemar di Kompleks Candi Borobudur, tetapi juga menampilkan display produk-produk unggulan di sejumlah tempat strategis, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

“Dalam rangka mendukung Gernas BBI ini, kami juga turut melaksanakan pameran offline dan online produk IKM di berbagai lokasi strategis, yaitu di area bandara di Jakarta, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Solo, juga di area perbelanjaan di dalam negeri dan termasuk di luar negeri,” ungkapnya.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang telah berumur setahun diharapkan dapat memicu pertumbuhan UMKM dan IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Hingga tahun 2023 mendatang, pemerintah menargetkan jumlah artisan UMKM dan IKM Indonesia meningkat dari 11,7 juta menjadi 30 juta artisan.

Kemenperin juga menargetkan 7-8 juta UMKM atau IKM dapat memasarkan produknya secara online lewat marketplace yang tersedia.