Komisi VI DPR Tanggapi Ancaman Mogok Karyawan Pertamina

Foto : istimewa

Pasardana.id - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan sikap dan ancaman mogok dari Serikat Pekerja Pertamina.

Dia menilai kalau ancaman tersebut (mogok) lebih berbobot politis dari pada perjuangan normatif buruh.

Deddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (22/12), menyebut, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara gamblang menyebutkan hal yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan Pertamina.

Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.

"Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran. Dan setahu saya, apa yang diterima oleh karyawan Pertamina jauh lebih baik dibanding perusahaan manapun, termasuk pekerja di BUMN lainnya," beber Deddy.

Dia merasa, kalau ancaman mogok tersebut adalah manuver politik belaka. Sebab terkesan Serikat Pekerja ingin menyandera jajaran Direksi Pertamina disaat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Lebih jauh dia menganalisa, tujuan utama ancaman mogok adalah menuntut pergantian Direktur Utama. Hal itu menjadi satu dari 3 tuntutan.

Dua lainnya adalah mengenai PKB dan Hubungan Industrial.

Karena itu, Deddy berharap, agar elite Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya apa yang mereka tuntut, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.

Oleh karena itulah, dia berharap, agar elite Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.

"Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan kemelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut belaka," terangnya.

Dia juga menilai, jika memang tidak ada unsur politisnya, seharusnya Serikat Pekerja menuntut pergantian seluruh Jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina. Sebab, lanjut Deddy, tidak mungkin soal seperti itu diputuskan sendirian oleh Direktur Utama.

“Menuntut pergantian Dirut bukanlah hal yang lazim dalam perjuangan normatif pekerja. Jadi ketika poin-poin hubungan industrialnya tidak jelas, wajar saja kalau diluar isu soal kongkalikong elit Pekerja Pertamina mau menjatuhkan Dirut ini muncul,” ujar Deddy.

Karena itu, Deddy mengingatkan seluruh karyawan Pertamina mengenai tugas perusahaan begara itu dan pentingnya mereka bagi bangsa sebagai objek vital nasional.

Dia pun meminta Negara dan Direksi mengambil tindakan tegas sesuai regulasi jika elite Serikat Pekerja tetap memaksakan mogok besar-besaran di saat memasuki libur Nataru ini.
“Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini,” tandasnya.