Menteri BUMN : Pembubaran 7 BUMN Yang Mati Suri Tidak Perlu Revisi UU

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, untuk merealisasikan pembubaran 7 perusahaan pelat merah yang sudah lama tidak beroperasi atau mati suri tidak perlu menunggu rampungnya revisi Undang Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Menurut Erick, revisi UU BUMN yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membutuhkan proses yang lama, sedangkan dirinya ingin merealisasikan pembubabaran 7 BUMN sesegera mungkin.

"Saya rasa enggak (perlu) menunggu (revisi) UU itu. Kalau memang bisa prosesnya lebih cepat, kenapa harus menunggu UU, kan UU itu perlu proses lama," ujar Erick media di Gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Mantan Bos Inter Milan ini menjelaskan, DPR juga mendorong kementerian yang dipimpinnya agar lebih cepat membubarkan 7 BUMN yang sudah tak lagi beroperasi.

"Kalau DPR-nya saja melakukan dorongan untuk perubahan yang sangat signifikan di BUMN, masa kita enggak melakukan secara kebersamaan," imbuh dia.

Lebih lanjut Erick menegaskan, pembubaran perusahaan-perusahaan zombie bukan wujud arogansi pemegang saham. Namun, perlu keputusan yang cepat untuk melikuidasi BUMN yang tidak lagi beroperasi.

Menurutnya, perusahaan yang tidak sehat dan dibiarkan berlarut-larut justru merugikan perusahaan itu sendiri. Bahkan, membuat karyawan perseroan terkatung-katung.

"Jadi kita coba sama-sama saling mendukung, tidak ada niat arogansi atau seakan-akan ingin lebih cepat karena ini perubahan pasca-Covid sangat dinamis. Kita harus bisa lebih cepat," katanya.

Erick yakin, jika pembubaran 7 BUMN bisa tetap berlangsung tanpa perlu menunggu revisi UU BUMN. Hal itu berkaca pada dua BUMN yang tetap bisa dilakukan proses penggabungannya.

Kedua BUMN yang digabungkan itu yakni PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus dan PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo.

"Seperti kemarin, sudah terjadi penggabungan Perinus dan Perindo, itu kan bisa terjadi enggak perlu UU, tapi kan sembilan bulan (prosesnya)," katanya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Kementerian BUMN telah memiliki daftar perusahaan pelat merah yang akan segera dibubarkan. Ada 7 perusahaan yang memang sudah lama tak beroperasi sehingga merugikan negara.

Ketujuh BUMN yang dimaksud, yakni; PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.