Pemerintah Butuh Anggaran Rp37 Triliun Untuk Vaksin Covid-19

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, total anggaran kebutuhan untuk vaksin Covid-19 sampai 2022 mencapai Rp37 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan estimasi uang muka yang dibayarkan pemerintah tahun ini adalah sebesar Rp3,8 triliun.

"Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp18 triliun untuk program vaksinasi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, (28/9/2020).

Sementara itu, Airlangga mengatakan bahwa terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus mempercepat Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19.

Perpres ini untuk mendukung perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, termasuk roadmap pelaksanaan vaksinasi serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

"Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan," ungkap dia.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan, bahwa ada beberapa negara yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

"Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin," jelasnya.

Sementara untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk mereka yang bekerja di garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan. Kemudian untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, dan dipersiapkan juga vaksin mandiri.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.

Saat ini, pemerintah juga mengkaji laporan BPKP untuk standarisasi harga tes PCR yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok.

"Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada," jelasnya.

Pihaknya telah melakukan standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19. Lalu, audit protokol kesehatan pada rumah sakit dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

"Test PCR gratis bagi tenaga kesehatan," pungkasnya.