Kritik Pertamina, Ahok Ingin Berantas Mafia Migas

Pasardana.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat gebrakan. Kali ini, Ahok tengah menjadi sorotan atas kritikannya terhadap Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyebut, kritik Ahok sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina.

“Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok), baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya, telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Fajriyah Usman, Kamis (17/9/2020).

Fajriyah juga menjelaskan, bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan.

Hal ini agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.  

"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," kata Fajriyah.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi berpendapat, bahwa kritik dari Ahok bermaksud agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.

“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy.

Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komisaris Utama adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.

Terkait kritikan ke Kementerian BUMN, Fahmy menilai, selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.

“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mengeluarkan taringnya. Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube POIN pada Selasa, 14 September 2020 kemarin, Ahok menjabarkan permasalahan yang terjadi di PT Pertamina dari utang hingga lobi-lobi Direksi.