37 Daerah Ajukan Pinjaman Ke Kemenkeu, Totalnya 30 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada 37 daerah yang mengajukan pinjaman daerah ke pemerintah pusat. Total pengajuan dari sejumlah daerah tersebut sebanyak Rp 30 triliun.

"Ada 37 daerah yang mengajukan dan dilihat dari jumlahnya mencapai Rp 30 triliun," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Padahal, disampaikan Primanto, pemerintah hanya menyediakan anggaran pinjaman daerah sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman tersebut berasal dari APBN Rp 10 triliun dan Rp 5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman daerah ini sebenarnya bukan hal yang baru. Namun program ini banyak diminati karena ada banyak relaksasi yang diberikan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Dari segi prosesnya di sini sangat rileks dalam artian banyak ketentuan yang tadinya dalam waktu panjang kita potong," tutur Prima.

Menurut dia, pemerintah pusat siap memperbesar alokasi anggaran mencermati minat yang tinggi dari daerah untuk mengakses pinjaman yang masuk dalam skema penanganan Covid-19 dan PEN tersebut.

Pengelolaan proses dilakukan secara paralel. Sehingga yang tadinya memerlukan persetujuan tertentu dengan proses panjang, sekarang dipangkas dan dialihkan ke belakang. Misalnya dari persetujuan jadi pertanggungjawaban.

"Ini tetap bisa jalan prosesnya karena ditaruh di belakang," kata dia.

Adapun, kriteria yang harus dipenuhi daerah untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman daerah itu adalah daerah tersebut memiliki koneksi dengan episentrum Covid-19.

Kemudian, lanjut dia, daerah tersebut harus memiliki program untuk meningkatkan perekonomian dampak pandemi.

Selain itu, saldo pinjaman tidak boleh melebihi 75 persen dari transfer dana yang diberikan pemerintah pusat. Dia menjelaskan pinjaman daerah tersebut berbeda dengan fasilitas yang disediakan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk sektor kementerian/lembaga dan daerah sebanyak Rp 106,1 triliun. Dari jumlah tersebut anggaran untuk fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp 10 triliun.