BP Jamsostek Serahkan 2,5 Juta Data Calon Penerima Subsidi Upah Gelombang Pertama

Foto : istimewa

Pasardana.id - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)  telah memberikan data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8) di Kantor Menteri Ketenagakerjaan.

Penyerahan ini akan diikuti dengan data berikutnya sebagai bagian dari tahap berikutnya.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.   

"Dari target calon penerima BSU sebanyak 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta," kata Agus dalam keterangan tertulisnya pada Senin (25/8/2020).

Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

Saat ini masih terdapat sekitar dua juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima BPJamsostek. 

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat 30 Agustus 2020," ujarnya.

Lebih lanjut Agus menuturkan, masih ada sekitar 2 juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima oleh BPJAMSOSTEK.

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020," tutur dia.

"Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJamsostek dan menyatakan data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan dicek kesesuaian data yang ada.

"Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah," ucapnya.

Kemenaker butuh waktu empat hari untuk melakukan pemeriksaan data yang telah diberikan oleh BPJamsostek demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ida juga memastikan pegawai non ASN bisa menerima BSU ini.

"Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia peserta BPJamsostek dan memenuhi syarat maka dia termasuk yang bisa menerima program bantuan perintah ini," ujar Ida.