Pemerintah Siapkan Bansos Senilai Rp 600 Ribu Untuk Para Pekerja Yang Tidak Dapat BLT

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp600 ribu, untuk para pekerja yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). 

Hal ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi Indonesia.

Perempuan yang akrab disapa Ani ini mengatakan, bagi pegawai yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan diharapkan datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Nantinya, data itu akan mendapatkan beragam bantuan sosial.

Nantinya, lanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan melalui berbagai program yang sudah diterima, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako.

"Nanti dapat PKH, sembako, lalu plus 9 juta non PKH non sembako, plus BLT Desa, jumlahnya tadi 10 juta, 20 juta plus 9 juta, plus 11 juta di desa itu sudah ter-cover, dan plus 5,6 juta untuk Kartu Pra Kerja. Totalnya sudah meliputi seluruh masyarakat hingga mendekati 60-70 juta kelompok penerimanya. Kalau ditambah 13 juta, kita berharap semua sudah ter-cover secara menyeluruh dari berbagai programnya," ujar Menkeu dalam video virtual, Senin (10/8/2020).

Lebih lanjut Sri Mulyani juga memastikan, sebanyak 15,7 juta pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta mendapat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu selama empat bulan, atau totalnya Rp2,4 juta.

Bantuan yang diberikan pada September sebesar Rp1,2 juta dalam sekali pencairan.    

Ia juga menyarankan, agar seluruh pekerja informal dan dunia usaha untuk mendaftarkan dirinya maupun para tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat UU yang berlaku.

Hal ini agar mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

"Perusahaan yang bukan di sektor formal pun bisa mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang perlu terus kita edukasi ke masyarakat dan dunia usaha. Bahwa mereka mendaftarkan tenaga kerjanya adalah positif, sehingga bagi kita untuk bisa membantu mereka yang di bawah 5 juta paling tidak kita sudah mendapat nama, alamat bahkan sekarang kita minta nomor account mereka untuk bisa dieksekusi oleh bantuan pemerintah," terangnya.

Ditambahkan, bantuan gaji ini memang mau tak mau menggunakan data BPJS TK. Sebab tanpa data itu, penyalurannya akan bermasalah dan menimbulkan kisruh.

Meski data BPJS TK tak mencatat seluruh pekerja secara lengkap, menurutnya, hal ini menjadi pelajaran bagi setiap perusahaan dan perorangan untuk mendaftarkan diri ke BPJS TK.

Menurut Sri Mulyani, dampaknya terbukti positif. Saat ini, ia bilang, sudah ada 208 ribu rekening yang dikumpulkan sebagai calon penerima dengan kriteria gaji di bawah Rp5 juta.

“Kalau tidak punya nama, alamat, ataupun nomor akun-nya, akan sulit untuk membantu mereka,” tandas Sri Mulyani.