Dana Bansos Diperpanjang Tapi Dipotong Jadi Rp300 Ribu Perbulan

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan perubahan nilai dan jangka waktu penerimaan bantuan sosial (bansos) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di tengah pandemi corona.

Adapun dana bantuan untuk mengatasi dampak wabah virus yang dikenal dengan sebutan Covid-19 ini, akan diperpanjang hingga Desember 2020.

Sementara itu, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dilanjutkan hingga September 2020.

“Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Sri, selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020).

"Namun, Juli hingga Desember akan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan,” sambungnya.

Rapat terbatas itu membahas penetapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan perubahan postur APBN tahun 2020.

Dalam rapat ini disebutkan, nilai manfaat bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp 300 ribu dari Rp 600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan bansos tunai di luar Jabodetabek.

“Non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020. Namun, dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda,” kata Menkeu Sri Mulyani.

”Total alokasi BLT desa menjadi Rp31,8 triliun. Sedangkan alokasi bansos tunai non-Jabodetabek Rp32 triliun dan alokasi untuk Jabodetabek Rp6,8 triliun,” lanjut Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, pemerintah kembali menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi dari Rp 641,17 triliun menjadi Rp 677,2 triliun.

Sebelumnya, pemerintah sudah menaikkan PEN dari Rp 491,55 triliun menjadi Rp 641,17 triliun.

Dana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan.

Pertama, sekitar Rp87,55 triliun dialokasikan untuk kesehatan, termasuk penanganan virus korona, santunan kematian, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di sektor kesehatan.

Kedua, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial termasuk bansos di Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, perpanjangan diskon listrik enam bulan, logistik sembako, dan BLT Dana Desa.

Ketiga, Rp 123,46 triliun dialokasikan untuk dukungan kepada UMKM dengan bentuk subsidi bunga, dukungan modal kerja, hingga penjaminan kredit modal kerja darurat.
Keempat, Rp 126,1 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan, serta relaksasi perpajakan stimulus lain.

Kelima, penjaminan untuk beberapa BUMN dengan dana talangan Rp 44,57 triliun.

Keenam, dukungan sektor pemda Rp 97,11 triliun.

"Penerima bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang, pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang, dan sektor lainnya,” tandasnya.