New Normal, Kemenparekraf Siapkan Enam Bidang Usaha Prioritas

Foto : istimewa

Pasardana.idNew normal atau tatanan normal baru saat ini tengah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di masyarakat saat masa pandemi, tak terkecuali dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan prioritas dalam penerapan protokol tatanan hidup baru (New Normal).

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R Kurleni Ukar mengatakan, pihaknya telah menyusun draf protokol umum maupun khusus atau tambahan dalam tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Protokol ini merupakan pedoman pelaksanaan standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk pelaku usaha, pekerja, dan juga tamu atau pengunjung.  

"Jika protokol telah ditetapkan maka dibutuhkan beberapa tahapan sebelum usaha dapat dibuka, seperti simulasi, sosialisasi, dan uji coba penerapan protokol," ujar Kurleni, dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020).

Untuk itu, lanjut dia, Kemenparekraf telah menentukan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan diprioritaskan untuk dilakukan simulasi dan uji coba.

Ke-enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut, adalah; penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, daya tarik wisata, dan jasa perjalanan wisata. Juga termasuk usaha fasilitas seni dan produksi film, televisi, video, dan iklan.

Namun, menurut Kurleni Ukar, protokol ini masih bersifat draf umum, sehingga diharapkan untuk asosiasi dan kementerian terkait dapat memberikan masukan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang usaha.

Begitu juga untuk penerapan protokol yang akan menunggu penentuan payung hukum, termasuk kesiapan serta kondisi dari daerah masing-masing.

“Karena bidang/jenis usaha dan subsektor parekraf itu sangat luas dan beririsan dengan kementerian dan lembaga lainnya, kami juga akan melakukan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait agar tidak terjadi tumpah tindih regulasi yang mengatur,” katanya.

Selain membuat regulasi sebagai payung hukum, kemenparekraf akan mempersiapkan panduan praktis, baik dalam bentuk buku panduan, grafis, infografis, dan video tutorial yang bisa diakses di kanal resmi Kemenparekraf.