Pemerintah Diminta Coret Dana Talangan BUMN

Foto : Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho (Istimewa)

Pasardana.id - Defisit fiskal tahun 2020 diperkirakan akan melebar menjadi 6,34% atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sayangnya, banyak dana program pada APBN 2020, ada yang justru tidak berkaitan dengan covid-19 atau pemulihan ekonomi.

Misalnya, dana talangan buat BUMN seperti Garuda dan BUMN lainnya. Padahal sebetulnya, keuangan BUMN sudah buruk sebelum covid-19, tetapi dimasukan dalam APBN covid-19. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

“Makanya, jangan heran kalau defisit APBN makin membengkak. Dan saya kira, Menkeu Sri Mulyani harus bertanggung jawab sebagai bendahara negara. Jangan lupa, yang membayar warisan utang ini adalah generasi sekarang dan mendatang,” tuturnya.

Ditambahkan, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBN harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBN 2020.

“Jangan bermimpi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena uang pajak rakyat akan dipakai membayar utang,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut diungkapkan, defisit anggaran yang dalam dan koreksi pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu meningkatnya porsi utang pemerintah. 

Peningkatan utang diproyeksi terjadi karena negara membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pengeluaran, yang tak sebanding dengan pendapatan.

Saat ini saja, jelasnya, utang sudah menjadi beban berat APBN. Bahkan utang sudah mulai menggerus APBN. 

“Anggaran negara dipakai membayar utang daripada untuk program rakyat,” ujarnya. 

Dampaknya, hampir tidak ada program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat lantaran anggaran dipakai membayar utang.

Karena itu, Hardjuno mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak selalu mengandalkan utang dari negara lain dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Selain itu, lanjut dia, pelebaran defisit APBN tahun ini, terjadi karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19. Salah satu peruntukannya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

“Peningkatan defisit ini disebabkan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak menghitung alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi atau untuk covid secara akurat,” tandas dia.