Longgarkan Aturan Transportasi, Pengamat : Pemerintah Seharusnya Jamin Aspek Kesehatan Masyarakat

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melonggarkan aturan transportasi dalam masa kenormalan baru. Pada masa ini, transportasi publik diizinkan membawa 70 persen penumpang.

Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk menjamin aspek kesehatan masyarakat seiring dengan pelonggaran aturan transportasi tersebut.

Menurutnya, aspek kesehatan ini tidak menjadi bebannya masyarakat.

“Aspek kesehatan seharusnya pemerintah yang menanggung, rapid test gratis, penyediaan hand sanitizer, face shield, agar penumpang tidak lagi terbebani,” ujarnya, Rabu (10/6/2020).

Djoko mengatakan, operator transportasi selama ini sudah dibebani dengan penambahan biaya untuk menjamin kesehatan calon penumpang. Sementara pemerintah disebut tidak kunjung memberikan subsidi. 

“Setidaknya bus-bus di terminal itu disemprot disinfektan, seperti di Semarang, Dishub yang menyemprotkan, Kita kan enggak tahu kapan operator melakukan itu atau tidak,” ungkap dia.

Karena itu, pemerintah perlu mengatur pola kegiatan terutama yang berkaitan dengan transportasi perkotaan. Misalnya metode kerja dari rumah dan kerja dari kantor dapat diterapkan secara bergantian di kementerian atau lembaga pemerintahan termasuk perusahaan BUMN.

Langkah ini akan mengurangi aktivitas masyarakat di transportasi umum.

“Menyediakan angkutan bagi karyawan/pegawai bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum dapat membantu bisnis perusahaan transportasi umum yang sedang alami menuju titik nadir bisnisnya,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.

“Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers, Selasa (9/6/2020).

Aturan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Masing-masing sektor transportasi, baik darat, laut, udara dan kereta api mengatur mekanisme prosedurnya.

Kapasitas penumpang untuk transportasi udara misalnya ditambah menjadi 70 persen yang awalnya 50 persen, kereta api jarak jauh juga bertambah menjadi 80 persen, serta KRL 35 persen menjadi 45 persen dari kapasitas maksimum.