Pemerintah Belum Menyatakan Akan Ada Pelonggaran PSBB

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kepala Bappenas/Menteri PPN, Suharso Monoarfa menjelaskan, bahwa sulit untuk memperkirakan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dalam menentukan kebijakan.

Untuk mengambil langkah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah penanganan pandemi tersebut.

Namun, pemerintah belum secara tegas akan melonggarkan pembatasan sosial tersebut.

"Pemerintah belum menyatakan akan ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar," tegas Suharso Monoarfa dalam siaran virtual, Kamis (21/5).
Suharso mencatat, ada 124 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori hijau.

Akan tetapi, pemerintah belum akan melonggarkan status PSBB di masing-masing daerah itu.

Menurutnya, tak ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Karena itu, pemerintah harus melakukan penyesuaian agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

"Tetapi, kapan dan bagaimana cara kita bisa memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan yang biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang tepat dengan protokol covid-19, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan kemudian bagi keluarga atau bagi teman-teman ikut menghindari kerumunan dan seterusnya," paparnya.

Sementara itu, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana penyesuaian atau pelonggaran PSBB.

Dia menjelaskan, bahwa merujuk kepada saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat tiga kriteria langkah kesehatan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan pelonggaran pembatasan sosial.

Pertama, yang menjadi syarat mutlak adalah terpenuhinya kriteria epidemologi dengan indikator angka reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif harus mencapai di bawah 1 selama dua pekan.

Untuk mencapai itu, angka reproduksi (R0) atau tren kasus baru harus berada di bawah 1 selama dua pekan.

"Indonesia R0-nya sekitar 2,5, untuk dunia ada di rentang 1,9–5,7. Kita bersama-sama berharap bisa menekan angka reproduksi efektif, agar Rt bisa lebih kecil dari 1 selama 14 hari," ujar Suharso.

Syarat kedua, yakni kualitas sistem kesehatan yang terlihat dari kemampuan menangani kasus baru Covid-19.

Menurutnya, indikator kriteria tersebut terpenuhi adalah terdapat maksimal 60 persen dari kapasitas tempat tidur rumah sakit dan instalasi gawat darurat (IGD) yang diperuntukkan bagi perawatan pasien suspek dan terjangkit Covid-19.

"Kenapa 60 persen? Karena bukan hanya Covid-19 yang harus mendapatkan pelayanan medis, 60 persen ini bisa menampung (pasien) yang terpapar baru. Kalau bisa, angka terpapar baru itu lebih rendah dari kapasitas rumah sakit," kata Suharso.

Terakhir, kriteria ketiga, adalah survei yang mencakup kapasitas pengetesan Covid-19.

Untuk melakukan penyesuaian PSBB, pemerintah harus memiliki kapasitas tes laboratorium yang cukup dan memiliki strategi tes yang jelas.

"Seperti diketahui, (secara nasional) masih rendah sekali. Yang menarik adalah di Jakarta sudah mencapai sekitar 5.500 per 1 juta penduduk," pungkas Suharso.