Bappenas Sebut Jakarta Bakal Jadi Percontohan Penyesuaian PSBB

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memperkirakan, Provinsi DKI Jakarta berpeluang untuk dijadikan daerah percontohan penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi fase new normal akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark (penyesuaian PSBB)," ujar Suharso dalam video conference, Kamis (21/5/2020).

Dituturkan, kebijakan tersebut diberlakukan agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan aman di tengah penanganan pandemi covid-19.

Strategi yang disiapkan pemerintah juga melibatkan ahli epidemiologi dalam negeri, seperti peneliti UI dan UGM.

"Pengalaman negara lain yang berhasil atasi pandemi semua mengacu pada dasar data dan keilmuan dalam mengambil keputusan. Tidak ada keputusan dalam mengambil kebijakan secara gegabah, tapi cermat dan hati-hati dan dihitung," paparnya.

Lebih lanjut Suharso menuturkan, alasan dipilihnya DKI Jakarta sebagai percontohan didasari dengan statistik angka reproduksi efektif (Rt) virus corona yang telah berada lebih kecil dari level 1.

Adapun penyesuaian PSBB bisa dilakukan saat kondisi di wilayah tersebut dapat bertahan paling sedikit 14 hari.

"Kita sama-sama berharap bisa menekan angka Rt itu lebih kecil dari angka satu selama 14 hari, kalau kita ingin lakukan pelonggaran PSBB," kata dia.

Ditambahkan, sistem kesehatan yang ada di Ibu Kota juga dinilai telah memadai. Terlebih, jika dibandingkan dengan jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit, angkanya lebih kecil.

"Bisa menampung yang terpapar baru, kalau bisa angkanya lebih rendah dari kapasitas Rumah Sakit. Ada kelonggaran, sehingga sistem kesehatan itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk menangani," ucap Suharso.

Selain itu, indikator lain yang menerangkan jika DKI Jakarta dapat diterapkan penyesuaian PSBB, karena kapasitas tes laboratorium yang mencukupi dan memiliki strategi tes yang jelas. Pengetesan setidaknya harus mencapai 3.500 tes per satu juta penduduk.

"Menariknya, di Jakarta telah mencapai sebanyak 550.000 tes per satu juta penduduk dan sudah di atas Thailand atau Malaysia, separuh lebih dari tes nasional ada di Jakarta," tandasnya.