Pulihkan Ekonomi Akibat Corona, Pemerintah Tambah Anggaran Rp56,5 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas menambah alokasi anggaran non-operasional di Kementerian/Lembaga sebesar Rp56,5 triliun.

Adapun kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi di 2021 akibat virus corona.

"Dalam rencana kerja pemerintah 2021, ada kenaikan di belanja nonoperasional untuk pemulihan ekonomi sekitar 55% atau Rp 56,5 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutan rapat koordinasi pembangunan pusat melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga hal yakni pengembangan sektor unggulan, dukungan infrastruktur, dan dukungan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia. Adapun sektor unggulan yang akan dikembangkan yakni industri dan pariwisata melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lalu, sektor ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta akses pasar dan Usaha Kecil Menengah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara untuk dukungan peningkatan kapasitas SDM, anggaran akan diberikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sehingga ini semua sesuai dengan tema RKP 2021," ujarnya.

Suharso memerinci, terdapat 5 proyek utama yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional di 2021. Pertama, proyek 10 destinasi pariwisata prioritas dengan anggaran Rp 3,28 triliun.

Kedua, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter senilai Rp 628,2 miliar. Ketiga, industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas senilai Rp 1,3 triliun.

Keempat, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 sebesar Rp 4,39 triliun. Kelima, jaringan pelabuhan utama terpadu yang terdiri dari Pelabuhan Sorong, Bitung, Makassar, Kijing, Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak.

Suharso kemudian memaparkan, kenaikan alokasi kementerian/lembaga pada 2021 tak hanya terlihat pada anggaran pemulihan ekonomi nasional. Pada anggaran pendidikan, kesehatan dan sosial terlihat pula kenaikan 15,3% atau Rp 15,8 triliun.

Selanjutnya pada anggaran keamanan dan ketertiban naik 13,6% atau Rp 14 triliun, pengelolaan negara 8,9% atau Rp 9,2 triliun, lingkungan hidup 1,8% atau Rp 1,9 triliun, dan lainnya seperti statistik, Iptek, dan sebagainya yang naik 5,7% atau Rp 5,9 triliun.

"Itu memang keadaan dan kita harus disiplin dengan kita punya RKP dan mudah-mudahan pada 2022 kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang kita tinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, bahwa pemerintah berkomitmen keseluruhan belanja negara pada 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional usai Covid-19.

"Arah untuk 2021 ialah kepada reformasi belanja di berbagai macam lini," kata Suahasil dalam rapat koordinasi tersebut.