Kebijakan Tunda Cicilan Dapat Picu Debitur Nakal

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id -  Presiden Joko Widodo telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk melonggarkan kebijakan kredit kepada pelaku UMKM berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun, guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat dampak Covid-19.

Meski demikian, beberapa kelangan perbankan meminta agar penerapan kebijakan ini mesti dicermati lebih lanjut, karena arahan yang tidak tepat sasaran bisa memicu debitur "nakal" untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut, sehingga memberikan dampak buruk ke perbankan dan perekonomian nasional.

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan, arahan Presiden Jokowi yang diwujudkan melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tersebut, perlu dicermati lebih dalam.

Sebab, relaksasi kredit tersebut hanya diperuntukan untuk pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap daya beli yang menurun akibat penyebaran virus corona dan bukan untuk seluruh debitur.

Selain hanya untuk debitur yang terdampak virus corona, Agus menekankan bahwa relaksasi ini bukan bermakna penundaan cicilan secara keseluruhan. Pasalnya, kewajiban bunga pun perlu tetap dibayar.

“Jangan ditangkap debitur bahwa mereka diperkenankan tidak membayar kewajibannya (cicilannya) karena jelas sekali bahwa sumber dana bank adalah dana masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito yang harus dibayarkan bunganya ke masyarakat,” papar Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Menurut Agus, kebijakan relaksasi berupa penundaan cicilan tersebut akan kembali pada kebijakan masing-masing bank dengan melihat profil risiko debitur, dengan begitu debitur tidak serta merta dapat menangguhkan cicilannya.

Namun, lanjut dia, yang dilihat disini adalah inisiatif baik dari bank dan debitur itu sendiri.

“Untuk bank, tentu harus melihat kondisi nasabah UMKM untuk tujuan dunia usaha, kalau seandainya perlu dilakukan restrukturisasi, rekondisi atau rescedule. Saya tekankan, kewajiban pembayaran bunga (debitur) harus selalu dipenuhi, seandaikan terkait kredit sepeda motor namun pinjaman itu berdampak dan dibidang usaha (ojek online) bisa ditunda cicilan pokok, tetapi kewajiban bunga harus dibayar,” ucap Agus.

Senada, Ekonom Senior Indef,  Aviliani mengaku juga tak setuju jika kebijakan relaksasi kredit kepada pelaku usaha berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun yang telah disampaikan Presiden Jokowi berlaku bagi semua debitur.

Dia menyampaikan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 sudah jelas disebutkan bahwa restrukturisasi kredit ada mekanismenya, yaitu harus mengajukan untuk restrukturisasi dan tidak bisa otomatis begitu saja seperti isu yang beredar saat ini.

"Dan dicatat, ini tidak berlaku buat semua. Karena apa, kalau yang berpenghasilan tetap, itukan tidak ada masalah kecuali dia di PHK. Pastikan dia yang di PHK akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu mungkin restrukturisasi bisa diajukan. Jadi yang perlu menunda itu orang-orang yang benar terkena dampak ekonomi yang nanti akan dilihat kembali oleh perbankan apakah layak atau tidak," tambahnya.

Namun demikian, Aviliani tetap khawatir terhadap kesehatan perbankan itu sendiri. Kekhawatirannya tersebut sejalan dengan relaksasi kredit yang diberikan yakni dengan pinjaman dibawah Rp10 miliar. Sedangkan sektor-sektor yang terpengaruh dampak Covid-19 sebagian besar pinjaman mereka dibawah Rp10 miliar.

"Sebagian besar pinjaman mereka itu dibawah Rp10 miliar. Nah itu pasti akan terjadi masalah missmatch atau cashflow buat banknya sendiri. Nah, bagi masyarakat sendiri tetap ada problem, karena dengan penundaan cicilan bunga juga tetap, jadi itu dihitung bunga setahun lagi kedepan. Dan justru beban dia akan naik," tukasnya.

Lebih lanjut, Aviliani juga mengungkapkan, jika relaksasi kredit atau penundaan cicilan diberlakukan kepada semua debitur, maka dampak ke perbankannya akan besar sekali, terutama pada rasio kredit bermasalah (NPL).

Ia memperkirakan, NPL bank akan melonjak tinggi dari posisi sekarang ini yang berada pada kisaran 2,79% (gross) dan NPL net sebesar 1,00% per Februari 2020.

Dengan kondisi demikian, tentu yang harus diperhatikan oleh regulator adalah dari sisi kesehatan perbankan itu sendiri.

"Di negara lain, itu justru sektor keuangan yang paling dijaga jangan sampai jatuh karena kalau sektor keuangan itu jatuh, dampaknya bisa kemana-mana. Ini NPL saja sudah segini. Apalagi kalau diterapkan kepada semua (debitur), itukan bisa tinggi NPL-nya. Jadi, pasti itu NPL-nya akan naik luar biasa. Terus yang harus OJK pikirkan itu adalah indikator kesehatan bank sama GCG kan. Karena pasti indikatornya akan turun semua," paparnya.

Sementara itu, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengatakan, bila aturan itu diterapkan kepada seluruh debitur, maka akan merugikan dua sektor industri keuangan, yakni perbankan dan perusahaan pembiayaan (multifinance).

Bahkan, kata dia, jika dua sektor ini "bangkrut" maka perekonomian nasional pun akan terganggu.

"Perbankan harus tetap membayar bunga kepada penabung (deposan) tapi bank tidak menerima pendapatan dari debitur. Yang akan terjadi kerugian besar," ujar Mirza.

Lebih lanjut Mirza menilai, perbankan akan menanggung beban yang besar jika seluruh debitur menangguhkan cicilan utangnya selama satu tahun.

Terlebih sekitar 30% kredit perbankan merupakan kredit konsumsi layaknya KPR dan KPM. Sementara sekitar 15% hingga 20% diantaranya ialah kredit UMKM.

Mirza bahkan mengumpamakan, perputaran kredit perbankan dan kredit perusahaan pembiayaan layaknya darah di tubuh manusia. Artinya, tanpa aliran kredit maka perekonomian akan berhenti dan tidak berjalan semestinya.

“Bahwa sekitar 30% kredit perbankan adalah kredit sektor konsumsi dan sekitar 15% sampai dengan 20% adalah kredit UMKM sehingga kita menghadapi risiko default yang disengaja untuk eksposur sampai 50% kredit nasional atau setara dengan Rp2500 triliun. Suatu jumlah yang pasti akan membangkrutkan ekonomi Indonesia,” tegasnya.