Kenaikan Tarif PPh Final Reksa Dana Dinilai Tidak Berpengaruh Pada Pertumbuhan Industri

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Pemerintah akan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksa dana dari 5% menjadi 10% mulai 2021.

“Untuk lebih mendorong pengembangan reksa dana di Indonesia, serta meningkatkan peran reksa dana untuk menyerap obligasi dan meningkatkan likuiditas pasar obligasi, perlu dilakukan perubahan atas PP No. 16/2009,” bunyi konsideran PP No. 100/2013, dikutip Senin (28/12).

Tidak ada perubahan perlakuan atas tata cara pemotongan PPh pada 2021. Pemotongan PPh tetap dilakukan oleh penerbit obligasi, kustodian selaku agen pembayaran, perusahaan efek, dealer, atau bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan PPh atas bunga obligasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan telah diatur melalui PMK No. 85/2011 s.t.d.d. PMK No. 7/2012.

Menyikapi hal ini, dalam sesi daring bersama awak media, baru-baru ini, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Supranoto Prajogo menilai bahwa, perubahan besaran pajak yang dikenakan terhadap bunga obligasi yang dibeli reksa dana tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan industri.

Menurutnya, saat ini pertumbuhan industri reksa dana sudah cukup baik bahkan melebihi ekspektasi sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan pajak ini pun dinilai tidak akan menyurutkan minat investor apalagi porsinya tak signifikan.

“Memang naik 5%, tetapi itu hanya terbatas kepada kupon obligasinya saja jadi tidak terpengaruh keseluruhan reksa dana juga karena memang dari jumlah reksa dana yang memiliki fixed income itu kurang dari 50 persen,” ungkapnya.

KSEI mencatat pertumbuhan investor reksa dana sangat pesat pada 2020. Sampai dengan 30 November 2020, jumlah investor reksa dana mencapai 2,90 juta investor, atau meningkat 63,75 persen dari posisi akhir 2019 yang sebanyak 1,77 juta investor.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan industri reksa dana juga terpantau terus tumbuh. Dana kelolaan reksa dana senilai Rp547,86 triliun sampai dengan akhir November 2020 atau di atas posisi Rp542,17 triliun pada akhir Desember 2019.

Untuk diketahui, tarif PPh final 5% atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksadana sudah berlaku sejak 2014 dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/2013 yang mengubah PP No. 16/2009.

Namun, muncul PP No. 55/2019 yang merupakan perubahan kedua PP No. 16/2009, yang menyebutkan bahwa tarif PPh bunga obligasi naik dari 5% menjadi 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Peraturan ini juga berlaku kepada wajib pajak dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA).

Wajib pajak DINFRA, DIRE, dan KIK-EBA mendapatkan perlakuan yang sama dengan wajib pajak reksa dana untuk mendorong pengembangan pasar keuangan, meningkatkan peran kontrak investasi kolektif dalam menyerap obligasi, dan menciptakan perlakuan yang sama.

"Perkembangan kontrak investasi kolektif telah memunculkan banyak variasi pengelolaan investasi, sehingga diperlukan pemberian perlakuan yang sama (equal treatment) dalam pengenaan PPh atas bunga obligasi terhadap seluruh wajib pajak," bunyi bagian penjelas PP No. 55/2019.