Erick Thohir Pastikan Negara Jamin Keamanan Polis Nasabah Jiwasraya

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi panitia kerja (panja) DPR RI perihal kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Dipastikan pada kami adalah negara hadir dan memastikan juga keamanan polis untuk nasabah Jiwasraya,” ucapnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Erick menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh arahan dari Panja.

Ia juga menjamin bahwa perusahaan yang baru dibentuk yaitu Indonesia Financial Group (IFG) tidak akan bernasib sama dengan Jiwasraya.

Selain itu, Erick meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk percaya bahwa holding BUMN Perasuransian dapat bersaing dan memiliki kualitas yang baik.

“Kalau dari bank-bank BUMN bisa, tentu kita yakini IFG Life juga bisa,” ucapnya.

Erick menambahkan, terkait proses hukum kasus Asuransi Jiwasraya yang telah berjalan hingga penjatuhan vonis adalah bukti keberpihakan pemerintah untuk menegakkan hukum.

“Kita menyiapkan korporasi yang sehat dan bisa terus berkembang dan juga bisa memberikan dividen, sehingga dividennya bisa bermanfaat bagi rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panja Jiwasraya, Arya Bima mengatakan, ada beberapa opsi yang direkomendasikan Panja untuk menyelamatkan polis nasabah Jiwasraya.

Pertama, opsi restrukturisasi. Opsi ini merupakan pilihan Panja dengan mempertimbangkan aspirasi para pemegang polis.

Selain itu ada opsi lainnya yakni bailout dan likuidasi. Namun kedua opsi itu bukan pilihan yang tepat dan akan berimbas kepada kerugian besar terutama bagi para nasabah Jiwasraya.

Menurut politikus PDIP ini, opsi bailout tidak dapat diterapkan lantaran tidak memiliki dasar hukum. Sehingga, jika hal itu dipaksakan tentu akan berisiko bagi pemangku kebijakan.

Sedangkan opsi likuidasi, diperkirakan akan menciptakan ketidakpastian untuk pengembalian dana nasabah. Bahkan imbas buruknya, opsi likuidasi akan memberi dampak buruk pada aspek sosial, politik dan ekonomi nasional.

"Makanya yang kita pilih adalah opsi restrukturisasi dengan skema bail in ke IFG," tutur Aria.