Terkait Penghapusan Pajak Progresif Tanah, Menkeu : Nanti Kita Pelajari Dulu

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah berencana membatalkan pengenaan tarif pajak progresif untuk kepemilikan lahan lebih dari satu bidang. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kemarin Rabu (18/9).

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mengonfirmasi keputusan pembatalan tarif pajak progresif tanah. Dirinya mengaku akan mempelajari hal tersebut terlebih dahulu.

"Kita akan pelajari dulu statement pak Sofyan (Menteri ATR) dan implikasinya. sebagaimana kita tahu kita sedang siapkan policy perpajakan untuk dukung ekonomi kita," kata Sri Mulyani di Serpong, Tangerang , Kamis (19/9/2019).

Pemerintah, lanjutnya, memang tengah merancang kebijakan perpajakan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan dan insentif perpajakan tersebut akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian Nasional atau disebut Omnibus Law Perpajakan.

Namun, terkait pembatalan pengenaan tarif pajak progresif tanah, Sri Mulyani belum mau memastikan.

“Kalau ada beberapa kebijakan muncul, kami akan pelajari sehingga bisa sinkronisasi untuk menggenjot investasi dan ekspor,” ujar Menteri Sri.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, aturan mengenai pajak progresif ini banyak diprotes dan membuat pengusaha gerah. Oleh karena itu pemerintah ingin menghilangkan hambatan hambatan di sektor properti.

"Dari pengusaha ada kekhawatiran tentang pajak progresif, itu nanti dihilangkan karena istilahhnya menakutkan orang," ujarnya kemarin.

Namun lanjut Sofyan, untuk menghapus aturan pajak progresif pihaknya harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan. Dalam aturan tersebut nantinha para spekulan tanah bisa dikenakan pidana.

"Spekulan dilarang sekarang, apalagi kalau spekulasi bisa dipidana dan transaksinya itu batal dengan hukum. Masalah UU Pertanahan tidak bisa mengatur pajak itu nanti UU Pajak," ucapnya.