See More

14 November 2026, 11:53

14 November 2026, 09:38

14 November 2026, 09:20

14 November 2026, 06:51

14 November 2026, 06:49

13 November 2026, 17:45
Indonesian Sustainable Palm Oil|Kemenkumham|peraturan presiden|Sertifikat ISPO|Musdhalifah Machmud
Oleh: Ronal

Foto : Istimewa
Pasardana.id - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Musdhalifah Machmud mengatakan sampai saat ini Peraturan Presiden tentang (Perpres) tentang sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tengah diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Diharapkan, perpres tersebut dapat segera terbit.
"Semoga segera disepakati," ujar Musdalifah, Rabu (7/8/2019).
Menuruthya, nanti Kemenkumham akan dilakukan_ public hearing._ Bila tidak ada kendala, maka aturan tersebut akan disampaikan ke kantor presiden untuk kembali diproses. Selanjutnya, menteri yang berkaitan akan menandatangani aturan tersebut dan akhirnya ditandatangani oleh presiden.
Bila seluruh proses telah berlangsung, Musdalifah berharap aturan tersebut bisa diterbitkan pada September atau Oktober tahun ini.
Musdalifah mengatakan, ISPO ini memang harus dievaluasi karena sudah berjalan cukup lama. Menurutnya, apa yang diterapkan dalam ISPO harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dinamika dan tren yang ada.
Salah satunya adalah mempermudah perkebunan rakyat untuk bisa mendapatkan ISPO.
Sementara itu, hingga saat ini sertifikat ISPO yang sudah terbit sebanyak 502 dengan luas areal mencapai 4,1 juta ha. Sertifikat tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta sebanyak 459 sertifikat, PTPN sebanyak 34 sertifikat dan koperasi pekebun plasma-swadaya sebanyak 9 sertifikat.