Klarifikasi Kemenkeu Terkait Hebohnya Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS

Foto : Istimewa

Pasardana.id - Kementerian Keuangan menanggapi hebohnya kabar kenaikan tunjangan cuti tahunan untuk dewan pengawas dan direksi BPJS yang sempat ramai jadi perbincangan di media sosial, terutama Twitter. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian keuangan RI, Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulisnya menuturkan bahwa kenaikan tunjangan cuti merupakan pengganti pemberian gaji ke-13.

"Selama ini direksi dan dewan pengawas BPJS hanya mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur pemerintah, maka penyesuaian tunjangan cuti tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas," katanya, Selasa, 13 Agustus 2019.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian manfaat tambahan lainnya bagi direksi dan dewan pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesenasiohatan.

Pembayaran manfaat lainnya itu, termasuk di dalamnya tunjangan cuti tahunan menggunakan dana operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sementara itu, kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS merupakan usulan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka meminta pemerintah melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS seperti yang diatur dalam PMK No 34/2015, antara lain kenaikan THR keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan cuti perumahan serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan dan olahraga.

"Usulan-usulan (dari BPJS) itu, antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat, mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi," ujar Nufransa.

Namun dari sejumlah usulan yang disampaikan, pemerintah hanya mengabulkan satu komponen. Usulan yang dipenuhi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri, pegawai non ASN, yaitu pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi dua kali gaji yang diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 THR yang berlaku bagi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.