Indonesia Bermanuver dan Bernavigasi di 2020

foto: doc Bank DBS Indonesia

Pasardana.id - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman memberikan pembahasan yang mendalam mengenai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi sektor riil yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Luky menjelaskan perkembangan isu global yang akhir-akhir ini terjadi seperti perang dagang China-Amerika Serikat, krisis politik di Hongkong yang menyebabkan demo berkepanjangan, gelombang protes di Chile yang dipicu kenaikan harga tiket subway seakan-akan memberikan gambaran bahwa kondisi ekonomi dan politik global di 2019 adalah suram.

Luky menyebutkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang spesial karena pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak.

Namun, Luky berpendapat bahwa yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bermanuver dan bernavigasi di 2020. Berdasarkan World Economy Outlook, pertumbuhan ekonomi global pada 2019 adalah 3,0% dan diproyeksikan naik 3,4% pada 2020.

Sementara pertumbuhan volume perdagangan global pada 2019 adalah terendah dari yang pernah ada dengan nilai pertumbuhan 1,1% dan proyeksi 2020 sebesar 3,2% dengan risiko turun.

Luky menjelaskan lebih jauh tentang gambaran mengenai tiga saluran untuk merealisasikan penanaman modal di Indonesia yakni melalui pasar keuangan di mana aliran modal masuk dalam bentuk portofolio investasi, aliran modal ke sektor riil serta trade channel (perdagangan).

“Pemerintah juga dirasa perlu untuk melakukan countercyclical, atau intervensi untuk memberikan stimulus terhadap kondisi ekonomi yang melambat dengan kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana fungsi APBN untuk alokasi, distribusi dan stabilisasi di mana pemerintah meng-counter penurunan pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang lebih tinggi sehingga menaikkan tambahan utang,” tutur Luky dalam Asian Insights Seminar 2019 bertema Indonesia: Reassessing Growth & Stability in 2020 Amidst Global Dynamics yang digelar Bank DBS Indonesia, seperti dikutip Kamis (5/12/2019).

Pada 2020, pemerintah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yang artinya dapat dinikmati semua masyarakat.

Pertumbuhan ini diukur dengan tingkat kemiskinan, di mana saat ini Indonesia telah berhasil mencapai single digit di bawah 10%, selain itu juga angka pengangguran mencapai 5%, dan rasio gini sebesar 0,384.

Pemerintah juga berupaya untuk menjaga inflasi dan nilai tukar dan tumbuh dengan baik di atas 5%.

Luky mengatakan lima prioritas presiden saat ini adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi yang efisien dan transformasi ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu untuk segera melakukan penyederhanaan peraturan melalui omnibus law, mengelompokkan beragam isu ke dalam legislasi yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).

Sektor prioritas omnibus law adalah perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan keuangan.

Pandangan Luky tersebut didukung oleh Kepala Ekonom PT Bank DBS Indonesia Masyita Crystallin, yang menyatakan bahwa struktur ekonomi Indonesia sejak 15 tahun terakhir tidak berubah.

Oleh karena itu Indonesia memerlukan mesin ekonomi yang baru dengan pindah ke sektor yang bernilai tambah lebih tinggi seperti manufaktur dan layanan serta penciptaan lapangan kerja, mengingat tambahan tiga juta tenaga kerja memasuki pasar kerja setiap tahun.

Tidak hanya itu saja, Indonesia juga harus memiliki current account defisit (CAD) yang friendly untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%-6% di atas potensial sehingga dapat keluar dari “Middle Income Trap”.

Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi menambahkan, bahwa perekonomian global pada 2018 di mana negara-negara menerapkan suku bunga tinggi dengan kebijakan yang lebih ketat sehingga menyebabkan ketegangan perdagangan meningkat.

Sementara pada 2019, suku bunga negara-negara turun, kebijakan lebih longgar meskipun ketegangan perdagangan tetap meningkat.

Menurutnya ketegangan perdagangan menjadi faktor yang menentukan Gross Domestic Product (GDP) dunia ke depannya sehingga Lilis memproyeksikan pada 2020 pertumbuhan ekonomi global akan membaik karena kebijakan akan lebih melonggar yang diiringi dengan berkurangnya ketegangan perdagangan.

Lilis juga menjelaskan bahwa sebagai emerging market pertumbuhan GDP Indonesia lebih tinggi dibanding developed market.

Ia juga melihat bahwa mata uang negara berkembang khususnya Indonesia akan mengalami apresiasi sehingga pada 2019 ekspektasi inflasi ditutup di bawah 3%.

Mengenai obligasi, Lilis berpendapat pada 2019 harga obligasi naik karena disebabkan oleh faktor fundamental dan investor yang berbondong-bondong masuk.

Sedangkan pada 2020, ia memproyeksikan masih ada alasan harga obligasi naik tapi tidak sebesar 2019 karena adanya recover perekonomian  khususnya emerging market Indonesia.

Pada pasar saham 2019, Lilis mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan 5% dan pada 2020 akan mencapai perbaikan 7-9%.

Ia juga memberikan strategi investasi bagi investor dengan memperhatikan tiga hal yaitu pasar uang yang berpeluang turun dari rate saat ini.

Kedua adalah pasar obligasi, menurutnya beberapa akan terbalik dalam waktu dekat, dan yang terakhir adalah pasar ekuitas. Lilis menyarankan investor perlu fokus pada tren jangka panjang dan memanfaatkan volatilitas jangka pendek.

Pandangan dari ekonom dan ahli pasar modal tersebut diimbangi oleh pandangan politik dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin melihat bahwa ekonomi menjadi sangat penting bagi Jokowi karena berdasarkan beberapa faktor termasuk faktor personal.

Pandangan politik Jokowi adalah kombinasi pragmatisme teknokratis non-ideologis dan empati sosial terhadap masyarakat miskin. Sehingga Jokowi memiliki kecenderungan untuk mengutamakan isu-isu ekonomi. 

Burhanuddin mengamati kinerja sebelas presiden Amerika Serikat, di mana hanya tiga yang berhasil bekerja dengan baik kembali pada periode kedua.

Sehingga hikmah yang dapat diambil dari contoh tersebut adalah agar Jokowi tetap mengusahakan pertumbuhan ekonomi meskipun telah bekerja keras pada periode pertama dan karena sudah tidak memiliki beban elektoral pada periode kedua.

Burhanuddin juga menilai kabinet Jokowi 2019-2024 adalah kombinasi the good, the bad and the ugly, di mana berisi tentang mimpi soal ekonomi dan stabilitas politik.