Pajak Tanah Progresif Tunjang Pertumbuhan Ekonomi

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, keperluan aturan pajak tanah progresif sedang dikaji Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini menjadi regulasi diperkirakan terbit pada satu sampai dua bulan nanti.

"Saya menyambut positif rencana pemerintah memajaki tanah-tanah nganggur untuk menghindari aksi para spekulan membuat harga melambung," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi di Jakarta, kemarin.

Namun, ini harus mempertimbangkan sejumlah hal seperti tanah di kawasan mana saja, berapa luas tanah, dan berapa besaran tarif. Ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi properti.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diketahui mempunyai tanah menganggur. Kejadian ini sekaligus untuk memproses inventarisasi aset dan sertifikatnya.

Pada kesempatan terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, kehadiran pajak tanah progresif mendorong pemanfaatan tanah menjadi produktif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif wacana pemerintah untuk memberlakukan tarif progresif bagi tanah-tanah yang menganggur. Hal itu menumbuhkan lapangan kerja berujung pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini banyak pengusaha berinvestasi di tanah," kata Rosan P Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia.